Satpol PP dan Dishub Bersinergi, Samarinda Bidik Kota Bebas Parkir Liar

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama Satpol PP Kalimantan Timur (Kaltim) dan Dinas Perhubungan (Dishub) terus memperketat penertiban parkir liar yang meresahkan warga.

Terbaru, operasi menyasar kawasan Jalan DI Panjaitan, Temindung Permai, Sungai Pinang—lokasi yang sering dilaporkan menjadi titik pungutan liar (pungli) parkir.

Laporan masyarakat melalui call center 112 dan aplikasi Si Pintar memicu patroli gabungan.

Di lapangan, petugas mendapati juru parkir (jukir) tetap menarik biaya di depan Kedai Coto Makassar Marannu dan Apotek K24, meski sudah ada rambu larangan parkir.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Trantibum Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rahim, Rabu, 24 September 2025.

“Sudah jelas di lokasi itu terdapat pelang larangan, tapi masih saja ada yang menarik biaya parkir. Maka kami langsung tindak,” tegasnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 28 September 2025.

Edwin menegaskan, seluruh lahan parkir di Samarinda wajib dikelola secara resmi oleh Dishub dengan karcis retribusi.

Tujuannya, memastikan dana masuk ke kas daerah dan bisa dipakai untuk pembangunan, bukan masuk ke kantong pribadi.

“Target pemerintah adalah meniadakan praktik parkir liar di Samarinda. Retribusi resmi masuk ke kas daerah, sehingga masyarakat juga mendapatkan jaminan keamanan kendaraan,” ujarnya.

Baca Juga: Rieke Diah Pitaloka Desak KPAI dan Polri Tangani Kasus Perdagangan Anak di Samarinda

Sementara itu, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Samarinda, Didi Zulyani, mengungkap adanya temuan setoran liar bahkan dari jukir binaan. Pihaknya akan memanggil pengelola dan jukir yang terlibat untuk memastikan ke depan semua setoran masuk ke pemerintah.

“Kami dapati ada jukir yang menyetor ke pihak lain, sementara kontribusinya ke pemerintah daerah tidak ada. Ini sudah termasuk pungli,” jelas Didi.

Edwin menambahkan, sinergi Satpol PP dan Dishub akan terus diperkuat agar Samarinda benar-benar bebas dari jukir liar. Ia juga meminta warga untuk aktif melapor jika menemukan praktik serupa.

“Kami berharap ke depan tidak ada lagi jukir liar. Dengan karcis resmi, masyarakat mendapat kepastian kendaraan terjaga dan retribusinya jelas untuk pembangunan daerah,” pungkasnya.