Pemprov Kaltim Desak Solusi untuk Honorer Non-Database, Jawaban Pusat Belum Turun

Perbedaan angka ini membuat advokasi semakin rumit. Rizqi bahkan mencontohkan langkah alternatif yang ditempuh Pemprov Sumatera Selatan.

“Dengan begitu, status mereka jadi lebih aman. Dari sopir atau satpam bisa beralih jadi operator atau tenaga pendukung. Kami harap pola seperti itu bisa diadopsi juga oleh Pemprov Kaltim,” jelasnya.

Meski belum ada keputusan final, BKD Kaltim menegaskan tetap membuka jalur komunikasi dan siap memfasilitasi pertemuan lanjutan. Yuli memastikan perhatian pemerintah daerah tidak berkurang.

“Kepala daerah juga sudah menyampaikan dukungan agar ada solusi konkret. Tapi semua tetap bergantung pada regulasi pusat,” pungkasnya.