PDIP Bontang Dukung Efisiensi, Usulkan Fokus pada Pangan dan PAD

SuaraKaltim.id - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menekankan agar Pemerintah Kota Bontang lebih disiplin dalam penggunaan anggaran.

Salah satu langkah yang didukung adalah memangkas kegiatan seremonial yang dinilai tidak terlalu berdampak langsung bagi masyarakat.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Bontang, Winardi, menegaskan pemangkasan Dana Transfer Umum (DTU) dari Pemerintah Pusat menjadi tantangan besar bagi daerah yang masih bergantung pada dana transfer tersebut.

Hal itu ia sampaikan saat membacakan pandangan fraksidalam rapat kerja DPRD, Senin, 29 September 2025.

“Fraksi PDI-P meminta Pemkot Bontang membatasi kegiatan seremonial. Pastikan APBD bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa, 30 September 2025.

Selain efisiensi belanja, Winardi juga mendorong Pemkot meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih kreatif.

Ia menekankan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan pajak, melainkan juga mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Terus tingkatkan PAD, namun tidak membebani masyarakat dengan kenaikan pajak. Genjot BUMD karena banyak potensi usaha yang harus dikembangkan. Bontang kawasan industri. Harusnya BUMD bisa bersaing,” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, mengonfirmasi bahwa penyusunan APBD 2026 tetap mengacu pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.

Baca Juga: Harga Beras di Bontang Tembus Rp 75 Ribu, GPM Hadirkan Solusi Lebih Murah

Pemangkasan difokuskan pada pos-pos non-prioritas seperti perjalanan dinas, makan-minum, bimbingan teknis, hingga rapat seremonial.

“Yang dipangkas atau diefesiensi mungkin Bimtek, Perjadin, anggaran makan dan minum, cindera mata, dan rapat seremonial,” ucap Aji.