-
Pemkab Mahulu menilai koperasi merah putih penting untuk memperkuat ekonomi desa sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak.
-
Penempatan PPPK paruh waktu di koperasi desa dinilai strategis karena dapat memperkuat kelembagaan koperasi, membuka lapangan kerja baru, dan mengoptimalkan SDM lokal.
-
Koperasi diharapkan jadi pusat layanan multifungsi desa yang mampu menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan kebutuhan pokok, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), melihat koperasi merah putih sebagai instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak.
Wakil Bupati Mahulu, Suhuk, menyebut kebijakan pemerintah pusat menempatkan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di koperasi desa sebagai langkah strategis.
Hal itu disampaikan Suhuk saat di Ujoh Bilang, Senin, 29 September 2025.
"Penugasan tenaga PPPK paruh waktu bukan hanya dapat memperkuat koperasi, tetapi juga membuka peluang baru bagi penyerapan tenaga kerja, termasuk dapat menggali potensi baru dalam pengembangan ekonomi desa," ujarnya disadur dari ANTARA, Selasa, 30 September 2025.
Suhuk menambahkan, langkah ini sejalan dengan arahan Kementerian PAN RB untuk mengoptimalkan SDM lokal tanpa harus merekrut tenaga dari luar.
"Gaji dan tunjangan tetap melekat pada instansi asal, sementara tenaga PPPK yang ditempatkan dapat lebih fokus membantu membenahi koperasi yang ada," jelasnya.
Menurut Suhuk, koperasi merah putih dapat berkembang menjadi pusat layanan multifungsi di desa—mulai dari toko sembako murah, agen pupuk, pusat logistik, hingga layanan simpan pinjam dan penjualan komoditas unggulan lokal.
Jika berfungsi optimal, keberadaan koperasi akan menekan dominasi tengkulak, menciptakan jalur distribusi langsung dari produsen ke konsumen, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh, Suhuk menekankan peran koperasi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama saat kondisi alam memengaruhi distribusi barang di Mahulu.
Baca Juga: IKN Tak Bisa Sendiri, Kubar Tegaskan Peran Strategis dalam Penurunan Emisi
"Keberadaan koperasi yang mampu menjalin kerja sama dengan pihak terkait, diharapkan harga dapat ditekan dan ketersediaan barang lebih terjamin. Selain mendukung program pasar murah dari dinas pangan, koperasi juga bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi dampak bencana alam kekeringan," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Total Dana Korban Penipuan Tembus Rp811,1 Miliar, Sebanyak 702.833 Rekening Diblokir
- Media Inggris: FIFA ASEAN Cup Akal-akalan Infantino Pertahankan Posisi, Prabowo Kena Prank
- Arti Mimpi Ketemu Orang yang Sudah Meninggal tapi Tidak Bicara Menurut Primbon Jawa
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
Pilihan
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
Terkini
-
Dukung Gelaran MotoGP Mandalika Berkelanjutan, BRI Perkuat Waste Management Melalui BRI Peduli
-
BRI dan KPK Bersinergi Cetak Penyuluh Antikorupsi
-
Dana Karbon Rp73,2 Miliar Mengucur ke Kaltim untuk Pengurangan Emisi
-
2 Orang Utan Keluar Habitat Cari Makan Imbas Kemarau Ekstrem di Kaltim
-
Antrean Panjang BBM di Kaltim, Jam Operasional SPBU Disebut Jadi Pemicu