Dugaan SPK Fiktif di Pemkot Bontang Diselidiki Polisi, Wali Kota: Jika Terbukti, Akan Ditindak

SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menyoroti pentingnya profesionalitas dan integritas ASN menyusul mencuatnya dugaan kasus Surat Perintah Kerja (SPK) palsu di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop-UKMPP).

Ia mengaku terkejut dan berharap kabar tersebut tidak benar, apalagi dugaan itu kembali menyeret pegawai pemerintah di lingkup Pemkot Bontang.

“Astagfirullahalazim, semoga tidak benar ada oknum ASN dilaporkan yang masih berani buat SPK fiktif,” ucap Neni, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Senin, 13 Oktober 2025.

Neni menegaskan, bila terbukti ada pelanggaran, pemerintah daerah akan bertindak sesuai ketentuan hukum dan disiplin ASN.

Ia pun mengingatkan seluruh aparatur agar bekerja profesional dan berhati-hati dalam menjalankan tugas.

“Saya pikir ASN itu punya batasan bekerja. Semoga tidak ada lagi yang terseret,” sambungnya.

Menurutnya, kasus seperti ini menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk patuh pada aturan dan menjaga kepercayaan publik.

Sebelumnya, Polres Bontang menerima laporan resmi terkait dugaan penggelapan dana dengan modus SPK fiktif di Diskop-UKMPP.

Kasus tersebut kini dalam tahap penyelidikan.

Baca Juga: Tak Miliki Izin, Gudang Semen di Bontang Selatan Disemprit DPMPTSP

Kasat Reskrim Polres Bontang, AKP Randy Anugrah Putranto, menyebut penyidik telah menjadwalkan pemanggilan pelapor guna klarifikasi lebih lanjut.

“Dugaannya Surat Perintah Kerja (SPK) palsu di OPD Disk-UKMPP. Nanti pelapor akan dipanggil,” ujar AKP Randy.