Pemkot Bontang Perketat Pengawasan ASN Usai Terungkap Modus SPK Fiktif

SuaraKaltim.id - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengambil langkah cepat menanggapi kasus pemalsuan Surat Perintah Kerja (SPK) proyek yang menyeret oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP).

Ia berencana mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperkuat pengawasan internal.

Menurut Agus, tindakan ini penting agar praktik serupa tidak kembali terjadi di instansi lain.

Ia mengingatkan setiap pimpinan OPD untuk menanamkan disiplin dan integritas kepada bawahannya.

Hal itu ia sampaikan dihubungi, Kamis, 9 Oktober 2025.

“Utamanya kepala perangkat daerah harus menegaskan kepada bawahannya untuk tidak melakukan tindakan yang bisa berujung pidana,” ujarnya disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa, 14 Oktober 2025.

Ia menilai kasus pemalsuan dokumen tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh ASN agar tidak bermain-main dengan manipulasi data.

“Kalau sudah menyangkut unsur pidana, tentu tidak ada toleransi,” tegasnya.

Selain memperingatkan jajaran pemerintah, Agus juga menyerukan kewaspadaan kepada masyarakat dan kontraktor agar tidak mudah percaya pada oknum yang menawarkan proyek dengan SPK palsu.

Baca Juga: Bontang Tak Lepas Tanggung Jawab, Warga Sidrap Tetap Dilayani Meski Masuk Kutim

Ia meminta agar setiap dokumen diverifikasi langsung ke dinas terkait sebelum bertindak.

“Jangan hanya tergiur angka keuntungan. Pastikan dulu kebenaran dokumennya,” pesannya.

Sementara itu, Polres Bontang telah membuka penyelidikan atas dugaan penggelapan dana oleh oknum ASN DKUMPP dengan modus SPK palsu, yang menyebabkan kerugian lebih dari Rp 1 miliar.

Kasus ini telah resmi ditangani sejak Senin, 6 Oktober 2025, sebagaimana dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim AKP Randy Anugrah Putranto atas nama Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano.