-
- Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan responsif.
- Sekda PPU Tohar menegaskan pentingnya perubahan pola pikir aparatur agar pelayanan tidak sekadar formalitas, terutama di wilayah yang menjadi bagian dari kawasan IKN.
- Pemerintah daerah memperkuat integrasi layanan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan standarisasi di seluruh OPD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), terus memperkuat kualitas pelayanan publik dengan menata sistem pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan menjadi komitmen utama pemerintah daerah.
“Pemerintah kabupaten komitmen terus berupaya meningkatkan pelayanan publik,” ujar Tohar, disadur dari ANTARA, Senin, 27 Oktober 2025.
Menurutnya, langkah strategis dilakukan melalui pendampingan penerapan kebijakan standar pelayanan publik, integrasi layanan ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), serta standarisasi jenis layanan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Tohar menilai, kualitas aparatur sebagai pelayan masyarakat mencerminkan kehadiran negara di tingkat lokal.
Karena itu, perubahan pola pikir aparatur perlu dibangun agar pelayanan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
“Pelayanan tidak bisa dilakukan sekadar formalitas, melainkan harus terus ditingkatkan, baik dari sisi sistem, standar, maupun sikap pelaksana,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendampingan yang dilakukan bertujuan memperkuat komitmen seluruh OPD dalam menyusun dan menerapkan standar layanan yang terintegrasi dengan SIPPN.
“Agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Wilayah Penyangga IKN Bidik Zona Hijau Malaria pada 2026
Tohar juga menekankan pentingnya standar layanan yang jelas sebagai tolok ukur efektivitas pemerintahan, disertai pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur agar pelayanan publik benar-benar memberi dampak nyata bagi warga.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
33,8 Juta Debitur Dilayani, BRI Perkuat Peran dalam Holding UMi
-
BKSDA Kaltim Selidiki Kemunculan Orang Utan di Jalan Raya Bengalon Kutim
-
Karhutla 400 Hektare di Kaltim Didominasi Lahan Mineral, BNPB: Sawit Belum Masif
-
Kisah Tati Purwanti, Mantan PMI yang Sukses Bawa Cita Rasa Bubur Cirebon ke Taipei
-
Hadirkan BRImo Taiwan, BRI Raih Penghargaan Inovasi di IDX Channel 2026