-
- Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan responsif.
- Sekda PPU Tohar menegaskan pentingnya perubahan pola pikir aparatur agar pelayanan tidak sekadar formalitas, terutama di wilayah yang menjadi bagian dari kawasan IKN.
- Pemerintah daerah memperkuat integrasi layanan melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dan standarisasi di seluruh OPD untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), terus memperkuat kualitas pelayanan publik dengan menata sistem pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menegaskan bahwa peningkatan mutu layanan menjadi komitmen utama pemerintah daerah.
“Pemerintah kabupaten komitmen terus berupaya meningkatkan pelayanan publik,” ujar Tohar, disadur dari ANTARA, Senin, 27 Oktober 2025.
Menurutnya, langkah strategis dilakukan melalui pendampingan penerapan kebijakan standar pelayanan publik, integrasi layanan ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), serta standarisasi jenis layanan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Tohar menilai, kualitas aparatur sebagai pelayan masyarakat mencerminkan kehadiran negara di tingkat lokal.
Karena itu, perubahan pola pikir aparatur perlu dibangun agar pelayanan tidak sekadar menjadi rutinitas administratif di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
“Pelayanan tidak bisa dilakukan sekadar formalitas, melainkan harus terus ditingkatkan, baik dari sisi sistem, standar, maupun sikap pelaksana,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendampingan yang dilakukan bertujuan memperkuat komitmen seluruh OPD dalam menyusun dan menerapkan standar layanan yang terintegrasi dengan SIPPN.
“Agar tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Wilayah Penyangga IKN Bidik Zona Hijau Malaria pada 2026
Tohar juga menekankan pentingnya standar layanan yang jelas sebagai tolok ukur efektivitas pemerintahan, disertai pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur agar pelayanan publik benar-benar memberi dampak nyata bagi warga.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
5 Mobil Bekas 'Sejuta Umat' Selain Avanza, Pilihan Terbaik buat Low Budget
-
Pemotor Tewas Kecelakaan dengan Bus Perusahaan Batu Bara di Kutai Timur
-
5 Mobil Bekas Kabin Luas 70 Jutaan, Mesin Tangguh Jarang Masuk Bengkel
-
Warga Kaltim Diminta Waspada Virus Nipah lewat Kelelawar, Ini Gejalanya
-
5 Mobil Bekas untuk Dana Terbatas, Pilihan Logis yang Fungsional dan Ekonomis