Pemprov Kaltim memastikan bantuan pembayaran UKT bagi 33.600 mahasiswa di 7 PTN dan 45 PTS akan dicairkan mulai awal November 2025 dengan anggaran Rp 156 miliar.
Proses administrasi dan verifikasi penerima telah memasuki tahap akhir, menunggu penerbitan SK Gubernur sebagai dasar pencairan.
Sistem digital Gratispol digunakan sebagai basis data utama untuk memastikan penerima bantuan tepat sasaran dan mencegah penerima ganda.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya untuk segera menyalurkan bantuan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi ribuan mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) di wilayahnya.
Pencairan dana bantuan pendidikan tersebut dijadwalkan berlangsung pada awal November 2025.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, mengungkapkan bahwa seluruh proses administratif dan penganggaran kini sudah berada di tahap akhir.
Ia memastikan bantuan UKT akan segera disalurkan setelah revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.
“Sudah tiga kali rapat dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Karena anggaran ini adalah di perubahan, bukan di pergeseran. Kalau di perubahan, memang paling cepat di awal November,” jelas Dasmiah, disadur dari kaltimetam.id--Jaringan Suara.com, Selasa, 4 November 2025.
Ia menambahkan, proses review anggaran telah rampung dan kini Pemprov Kaltim tengah menyiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai dasar pencairan.
“Alhamdulillah untuk Anggaran Belanja Tahunan (ABT) sudah selesai dari Kemendagri review dan perbaikannya juga sudah selesai. Saat ini proses kami adalah pengajuan pencairan. Pencairan UKT sesuai agenda kita di awal November,” terangnya.
Bantuan UKT ini ditargetkan tersalur sepenuhnya pada pekan kedua November, setelah verifikasi penerima rampung.
Tahapan verifikasi dilakukan secara bertahap antara PTN dan PTS.
Baca Juga: Kendaraan Tambang Masih Pakai Pelat B atau L di Kaltim? Siap-siap Kena Tegur Pemprov!
Untuk PTN, prosesnya sudah memasuki tahap ketiga, sementara PTS masih di tahap kedua.
Selain itu, Pemprov Kaltim kini memanfaatkan sistem digital Gratispol sebagai basis data utama untuk menyeleksi penerima bantuan.
Langkah ini dilakukan agar penyaluran bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.
“Himbauan kepada mahasiswa, karena link Gratispol itu base data kami. Kalau tidak mendaftar, maka tidak akan masuk dalam tahapan pengumuman. Kami tidak menunggu mahasiswa yang belum mendaftar, terpaksa mohon maaf kami tinggal untuk tahapan berikutnya,” tegas Dasmiah.
Tahun ini, bantuan UKT mencakup 7 PTN dan 45 PTS di seluruh Kaltim, dengan total anggaran Rp 156 miliar untuk sekitar 33.600 mahasiswa penerima manfaat.
Pemprov Kaltim menargetkan penyerahan simbolis bantuan UKT digelar 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Klarifikasi Pemprov Kaltim Terkait Flyer Debat Rudy Mas'ud vs BEM KM Unmul
-
Polisi Viral Merokok Sambil Nyetir: Saya Berjanji Takkan Mengulangi Lagi
-
Oknum Polisi Viral Nyetir Sambil Merokok di Banjarmasin Terancam Sanksi
-
Berpangkat AKBP, Polisi Ngeyel Ditegur Merokok Sambil Nyetir Akhirnya Minta Maaf
-
Klarifikasi Lagi! Pemprov Ungkap Isu Rehab Rumah Dinas Gubernur Kaltim Rp25 Miliar