SuaraKaltim.id - Tingginya angka golput dalam gelaran Pilkada Kota Balikpapan pada 9 Desember 2020 membuat komisi pemilihan umum (KPU) setempat angkat bicara. KPU Kota Balikpapan menyatakan, tingginya angka golput tidak bisa disoroti hanya kepada lembaga tersebut, namun juga beberapa pihak lain.
Tak hanya itu, lembaga penyelenggara pemilu ini juga mengklaim telah menjalankan porsinya pada tataran teknis.
"Porsi KPU itu pada tataran teknis. Kalau KPU ternyata amburadul persiapannya, pelaksanaannya kacau balau, nah ini KPU menyumbang besar terhadap golput,” ujar Ketua KPU Kota Balikpapan Noor Thoha seperti dilansir Inibalikpapan.com-jaringan Suara.com pada Rabu (16/12/2020).
Tak hanya itu, KPU Kota Balikpapan bahkan menegaskan semua kebutuhan penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember 2020 lalu ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam sisi penyelenggaraannya.
Baca Juga:Duh! 30 Persen Pemilih Pilkada Pemalang Golput
“KPU dari sisi penyelenggaraan, dari sisi kepanitiaan tenaganya oke tidak ada masalah. Dari sisi logistik tidak masalah. Dari sisi pelaksanaan lancar. KPU kami merasa sudah melakukan apa yang harus kami lakukan, sampai ke rekapitulasi tidak ada masalah,”katanya.
Menurut Thoha, justru pasangan calon (paslon) dan pemerintah kota (pemkot) memiliki peran masing-masing untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
“Bahwa ada orang tidak mau datang ke TPS kan tidak hanya masalah teknis. Urusan teknis masalah KPU,” ujarnya.
Dia menyatakan, saat kampanye, paslon maupun tim sukses harusnya bisa meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS dan mencoblos.
“Tapi urusan meyakinkan pemilih itu urusan calon. Makanya ada kampanye, kampanye adalah kegiatan meyakinkan pemilih untuk datang, untuk mencoblos,” ujanya.
Baca Juga:Selain Pandemi, Ini Faktor Anjloknya Partisipasi di Pilkada Balikpapan
Dia menegaskan, paslon seharusnya bisa meyakinkan pemilih untuk datang saat pencoblosan.
- 1
- 2
