"Jadi gedung DPRD itu sudah serupa pasar. Bagus kalau semua bekerja. Lha kalau non job semua? Jadi sidak ini setidaknya membongkar borok rekrutmen PTTH dan PTTB di DPRD," lugasnya.
Olehnya itu lanjut Castro, ke depan, sistem rekrutmen ini perlu dibenahi. Jangan sampai rekrutmen justru dijadikan lapak bagi oknum tertentu yang sarat dengan nepotisme.
Sementara untuk pengisian formasi pegawai perlu didasari dengan analisis kebutuhan pegawai.
Supaya terukur pos mana saja yang harus diisi dan berapa kuota yang dibutuhkan.
Baca Juga:Dugaan Absen Siluman, DPRD Samarinda Ungkap Sulitnya Tertibkan Honorer
"Jadi postur pegawainya terukur dan jelas kebutuhannya apa. Kalau cuma asal rekrut tanpa analisis itu, ya jadi perkampungan gedung DPRD itu. Hanya akan semakin membebani anggaran daerah pada akhirnya," tegasnya.
Ditanya mengenai regulasi kode etik pegawai. Castro mengatakan regulasinya pegawai cukup banyak.
Mulai dari UU 5/2014 tentang ASN, PP 42/2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, PP 53/2010 tentang disiplin PNS, hingga peraturan tingkat lokal yang mengatur etika pegawai pemkot, yakni Perwali Nomor 11/2012 tentang Kode Etik Pegawai Pemkot Samarinda.
Mengenai absensi manual, Sekretaris DPRD Samarinda Agus Tri menjelaskan, mulanya absensi sudah menggunakan finger print termasuk PPTH.
Tapi karena pandemi covid-19 pihaknya mengubah kebijakan dengan memberlakukan absensi manual di setiap ruangan.
Baca Juga:Wali Kota Andi Harun Sidak ke DPRD Samarinda, Kaget Liat Absensi
Ternyata banyak ditemukan penyimpangan seperti absensi yang diwakilkan. Kemudian absensi sore yang sudah diisi sebelum jam kerja selesai.
