Sebelumnya, Presisi.co juga mewartakan Samarinda Seberang, agar bisa menjadi kota madya, perlu melakukan pemekaran di tingkat kelurahan terlebih dahulu.
Dari 6 kelurahan menjadi 7 kelurahan. Palaran dari 5 kelurahan menjadi 12 kelurahan.
Komisi I DPRD Kota Samarinda dJoha menjelaskan, sudah melakukan proses perencanaan dan penganggaran DOB Samarinda Seberang ini dengan sebaik mungkin.
“Termasuk juga perdanya (pemekaran) itu di tahun 2021 dan ini harus ada,” kata dia.
Baca Juga:Pengunjung Museum Samarendah Sepi, Pengamat Sorot Pengelolaan
Diketahui, pada Desember 2019 lalu perumusan rencana pemekaran terkait DOB Samarinda Seberang ini telah melalui kajian akademis penataan wilayah kelurahan di Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang dan Loa Janan Ilir, guna memenuhi syarat pemekaran wilayah otonomi baru seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Dimulai dari pemekaran wilayah kelurahan, beberapa fasilitas seperti perbankan, listrik, PDAM, pelabuhan, stadion, rumah sakit, perguruan tinggi, sekolah hingga sarana pergudangan dan perindustrian juga diketahui menjadi syarat pendukung dibalik perjuangan DOB Samarinda Seberang ini.
