SuaraKaltim.id - Mengatasi kurangnya tenaga pendidik di Kota Balikpapan dengan cara membuka penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjain Kerja (PPPK). Hal itu dilakukan tak lain untuk mengatasi kurangnya tenaga pendidik di Kota Balikpapan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Yah, di Kota Minyak sendiri tenaga pendidik dengan status tersebut masih kurang. Salah satu tenaga yang masih kurang ialah sektor guru dengan formasi guru Agama Katolik dan Agama Kristen Protestan.
Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan, keterbatasan dan kekurangan guru di dua formasi tersebut tentu berimbas pada pembelajaran anak didik. Sehingga anak didik harus digabungkan dengan yang lainnya.
“Kita masih kekurangan guru agama katolik dan protestan, idealnya jika murid ada 15 maka harus ada kelas sendiri,” ujarnya melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Senin (15/11/2021).
Baca Juga:Evi Fitriani Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UI
Ia menuturkan, karena kekurangan itu, terkadang guru mata pelajaran lain yang beragama Katolik merangkap sebagai pendidik Agama Kristen Protestan.
“Sehingga Forum Umat Katolik bersama MGMP Guru Agama Katolik Balikpapan ke DPRD mempertanyakan informasi penerimaan ASN PPPK tahun 2022 nanti,” jelasnya.
Di penerimaan PPPK tahun 2021 tak ada rekruitmen formasi untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) guru Agama Kristen Protestan dan Agama Katolik.
Dirinya menambahkan, sebelumnya pihaknya telah melakukan audiens, sehingga berdasarkan data yang disampaikan tahun ini telah diusulkan formasi PPPK untuk guru Agama Katolik dan Agama Kristen Protestan sebanyak 23 orang. Meliputi, SD 13 orang dan SMP 10 orang.
“Mudah-mudahan tidak berkurang pada saat nanti pembahasan antara KemenPAN-RB, Kemendagri, Kemendikbud,” tuturnya.
Baca Juga:Guru Madrasah Diduga Terlibat Peredaran Psikotropika, Ini Kata Kakanwil Kemenag Sleman
Ia menambahkan, saat ini di Balikpapan guru SD masih kurang 300 orang. Kemudian guru SMP masih butuh 80 orang. Di lain sisi, upah guru honorer tertinggi di Balikpapan berkisar Rp 2,7 juta hingga Rp 3 juta.
“Sedangkan jika ingin menjadi ASN, para lulusan baru ini harus menunggu rekrutmen CPNS,” akunya.
Makanya ia berharap perusahaan-perusahaan di Balikpapan berkontribusi terhadap bidang pendidikan melalui program corporate social responsbility (CSR).
“Misalnya satu perusahaan membantu dua guru. Digaji UMK oleh perusahaan,” pungkasnya.
