SuaraKaltim.id - Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris tak sepakat rencana pemerintah memangkas tenaga kontrak atau pegawai honorer di lingkup pemerintahan Kota Bontang. Alasannya tak sepakat, karena sama saja pemerintah menambah atau menciptakan pengangguran untuk masyarakat Kota Taman.
"Salah satu tugas pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan, itu tugas pokok utama pemerintah," ungkapnya disadur dari KlikKaltim.om--Jaringan Suara.com, Rabu (24/11/2021) siang.
Katanya lagi, menciptakan pengangguran sama halnya pemerintah mendatangkan persoalan baru.
"Kita menciptakan pengangguran dan itu buruk bagi saya," terangnya.
Baca Juga:Bontang Ditetapkan Dalam PPKM Level 1, Target Herd Immunity Ingin Dicapai di Desember
Bagi Politisi Partai Gerindra ini, apabila kinerja pegawai honorer kurang maksimal. Maka pemerintah wajib melakukan pembinaan, bukan pembiaran. Karena manusia cenderung bisa apabila dilakukan pembinaan. Dan penerimaan selanjutnya, tinggal disesuaikan dengan disiplin ilmu masing-masing pegawai.
Apabila alasan pengurangan adalah kemampuan keuangan daerah, kata dia bisa dilakukan dengan cara lain. Salah satunya dengan meniadakan anggaran yang kurang prioritas. Mulai dari kegiatan fisik atau kegiatan rutin yang tidak mendesak.
"Itu kan sudah menjadi hak mereka (Pegawai honorer), jangan itu diambil itu kurang baik bagi pemerintahan," terangnya.
Ia mengetahui, anggaran dana transfer dari pusat mengalami pengurangan. Tetapi menurut dia, itu jangan dijadikan alasan untuk merumahkan beberapa tenaga kontrak.
"Jangan dirumahkan yang sudah bekerja, kalau ada yang sudah ada sekarang, toh bekerja bisa saja tinggal diarahkan saja," tegasnya mengakhiri.
Baca Juga:Keuangan Menyusut, Dana Stimulan RT di Bontang juga Tersusut, Cuma Rp 50 Juta
