SuaraKaltim.id - Pemerintah Pusat berencana akan menghimpun dana masyarakat atau sistem crowd funding untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Niusantara. Rencana itu digaungkan Bambang Susantono, selaku Kepala Otorita IKN Nusantara.
Namun, pernyataan itu tampak tak disetujui dengan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi. Menurutnya, menghimpun dana dari masyarakat, khususnya Kaltim dirasa tidak mungkin terjadi.
“Mau beli minyak goreng saja susah, masa mau disuruh bangun IKN,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (30/3/2022).
Menurutnya, Pemerintah Pusat harus membiayai proyek IKN Nusantara. Bukan malah dilempar ke masyarakat apalagi soal pendanaan pembangunan.
Baca Juga:Wacana Rakyat Urunan Buat Bangun IKN, Rocky Gerung Menohok Bilang Begini
Ia bahkan dengan tegas menyebut, jika ada kekurangan anggaran terkait pembangunan, Pemerintah Pusat harus menanggulanginya sendiri.
“Setahu saya itu pusat yang akan membiayai. Mugkin kalau ada yang kurang-kurang tetap urusan pusat, masyarakat sudah terbatas dananya,” sebutnya.
Namun, ada hal yang ia luruskan terkait crowd funding tersebut. Menurutnya, pencetusan pengumpulan dana pembangunan IKN itu ditujukan Pemerintah Pusat kepada para pengusaha.
“Masyarakat (mungkin) maksudnya, pengusaha besar. Kalau masyarakat Kaltim tidak mungkin membiayai,” sambatnya.
Apalagi menurutnya, jika di Kaltim ada puluhan perusahaan tambang batu bara dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) cukup, maka merekalah yang layak dimintai sumbangan.
Baca Juga:KNPI dan OKP Kukar Deklarasikan Dukungan IKN Nusantara, Eko Wulandanu: Memang Sudah Kami Nantikan
Baginya para pengusaha dengan perusahaan besar yang memiliki PKP2B itu ada puluhan. Merekalah yang dinilai orang nomor dua di Kaltim itu cocok untuk diharapkan membantu pendanaan pembangunan IKN.
“Yang dimaksud masyarakat ini pengusahalah, bukan masyarakat kecil. Kan banyak perusahaan besar PKP2B ada 30 itu yang kita harapkan untuk membantu,” tandasnya.
