facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Terkait Penahanan 40 Petani, Forum Kepala Desa Mukomuko: Mereka Membuka Usaha di Tempat Kami tetapi Menangkap Warga Kami

Bella Sabtu, 14 Mei 2022 | 22:18 WIB

Terkait Penahanan 40 Petani, Forum Kepala Desa Mukomuko: Mereka Membuka Usaha di Tempat Kami tetapi Menangkap Warga Kami
Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) di Kabupaten Mukomuko ditangkap polisi saat panen massal, Kamis (12/5/2022). [ANTARA]

"Mereka membuka usaha di tempat kami tetapi mereka juga yang menangkap warga kami,"

SuaraKaltim.id - Forum Kepala Desa di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan pihaknya telah mengetahui bahwa 40 warga yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pejuang Bumi Sejahtera (PPPBS) di wilayah ini ditangkap polisi atas laporan dan pengaduan dari PT Daria Dharma Pratama (DDP).

"Mereka membuka usaha di tempat kami tetapi mereka juga yang menangkap warga kami," ujar Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Mukomuko Dahri Iskandar di Mukomuko, Sabtu.

Kini pihaknya mengajukan penangguhan penahanan 40 orang petani, tersangka kasus dugaan pencurian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit milik PT DPP.

"Kami telah rapat dengan beberapa kepala desa dan kami sepakat mengajukan penangguhan penahanan warga yang tergabung dalam PPPBS kepada polisi," ungkapnya.

Baca Juga: Harga TBS Tak Stabil, Ini Suara Pedagang Pengepul dan Petani Sawit

Selain itu, Iskandar mengatakan, beberapa kepala desa di Kecamatan Malin Deman juga akan melayangkan surat kepada Gubernur Bengkulu untuk menyelesaikan konflik lahan antara para petani dengan PT DDP.

Ia meminta gugus tugas penanganan konflik agraria pemerintah daerah setempat menyelesaikan konflik agraria antara petani petani dengan PT DDP.


Untuk itu, lanjutnya lagi, sebaiknya aktivitas usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah ini dihentikan sampai ada penyelesaian terkait legalitas kepemilikan lahan hak guna usaha (HGU) PT Bina Bumi Sejahtera (BBS) di wilayahnya.


Selain itu, Iskandar juga mempertanyakan legalitas PT DDP di wilayah tersebut  yang menggarap lahan PT BBS hanya dengan surat pinjam pakai lahan HGU PT BBS.

"Apakah ada aturan yang mengatur surat pinjam pakai lahan HGU," katanya.

Baca Juga: Komnas HAM: Penyebab Konflik Agraria adalah Mafia Tanah


Tak sampai di situ, Iskandar juga mempertanyakan legalitas izin prinsip HGU PT BBS yang pernah diterbitkan oleh pejabat organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah setempat.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait