SuaraKaltim.id - Komite Peduli Kebijakan Publik (KPKP) mempertanyakan keseriusan Pemkot Bontang dalam penanggulangan banjir.
Keprihatinan itu muncul, atas keresahan masyarakat yang terdampak banjir saat terjadi hujan deras, kiriman air dari hulu sungai Bontang, dan akibat pasang surut air laut.
Sekretaris Jendral KPKP, Bambang Suryanto mengatakan, pada Senin (6/6/2022) kemarin bersama dengan para Ketua RT menyambangi Kantor Wali Kota Bontang.
Seluruh audiens ditemui langsung oleh Wali Kota Bontang Basri Rase dan Wakil Wali Kota Bontang Najirah, serta OPD yang terkait penanggulangan banjir.
Baca Juga:Puluhan Rumah di Bayah Lebak Terendam Banjir, Akibat Drainase Mampet
Didalam rapat tersebut, perwakilan KPKP menyampaikan keluhan para masyarakat yang sangat dirugikan karena terjadinya banjir.
Penanganan banjir yang sampai saat ini belum menunjukkan progres apapun juga sangat disayangkan oleh perwakilan Ketua RT.
"Bagaimana tidak resah kalau Pemkot Bontang masih minim memberikan aksi nyata program penanganan banjir. Wajar kalau masyarakat mempertanyakan penanganan yang lamban," kata Bambang Suryanto, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis (9/6/2022).
Selanjutnya, ia meminta agar Pemkot Bontang harus segera mencarikan solusi utama banjir di hulu sungai. Pasalnya, jika tidak adanya tampungan yang cukup, air tentu akan mengalir ke tengah kota dan berdampak terhadap banjir.
Titik jenuh masyarakat korban banjir dikatakan Bambang sudah mulai memuncak. Sampai dimana masyarakat melaksanakan gotong royong serta urunan untuk melakukan normalisasi sungai dan saluran drainase.
"Ini bentuk keresahan warga. Jadi, kita tidak bisa membiarkan masyarakat bergerak sendiri padahal mereka punya hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam bermukim," sambungnya.
- 1
- 2
