SuaraKaltim.id - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) untuk uji keamanan informasi.
Kegiatan itu digelar di Gedung Command Center Bontang, Rabu (8/6/2022). Didalam pertemuan turut hadir perwakilan Disnaker Bontang, UKPBJ, dan Diskominfo sebagai pemilik website yang akan ditinjau keamanannya.
Plt Kepala Diskominfo Bontang Dasuki menyampaikan, seluruh OPD di Bontang harus menyelaraskan server yang dimiliki oleh Kominfo. Hal itu dikarenakan jaminan keamanan data langsung di pantau oleh BSSN.
Keamanan data saat ini penting dijaga untuk mencegah kebocoran. Untuk itu pentingnya menjaga data. Apalagi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terus digelorakan.
Baca Juga:Pemkot Bontang Sosialisasikan Gereja Ramah Anak untuk Bangun Lingkungan yang Aman dan Ramah
"Saya inginkan seluruh OPD memakai domain yang dimiliki Diskominfo yaitu https://www.bontangkota.go.id/ keamanan langsung bermitra dengan BSSN," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis (9/6/2022).
Lebih lanjut, Diskominfo akan mengundang seluruh OPD agar bisa menyelaraskan sistim pemerintahan agar kemudahan informasi dapat mudah menyasar masyarakat.
Setelah infrastruktur website sudah ada, tinggal jaminan keamanan yang harus dijaga. Dengan begitu kedaulatan data terjamin aman.
"Harus semua mendukung. Membangun integrasi data satu pintu," sambungnya.
Direktorat Operasi Keamanan Siber, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Tomi Wijaya mengatakan, keamanan data saat ini menjadi perhatian.
Baca Juga:Habis Ditegur Disnaker, PT KAP Langsung Buka Loker untuk Warga Bontang
Untuk itu perlu adanya pengujian keamanan dari setiap server yang di punya setiap Kabupaten Kota di Indonesia. Pasalnya, banyak didapat berdasarkan data Dimana kesiapsiagaan untuk menyelamatkan data dari kebocoran.
Laporan monitoring anomali BSSN 2021 ada 1.637.973.022 aktivitas yanng mencurigakan di jaringan internet. Aktivitas hacker berkaitan dengan isu nasional atau internasional saat di bulan Mei 2021.
Diantaranya ada juga Web Defacement sebanyak 5.940 kasus yang sering terjadi serangan di instansi pemerintahan. Email Phishing 3.816 kasus serangan melalui akun email yang sering muncul halaman yang tidak sebenarnya.
"Inilah yang harus diantisipasi. Mengingat serangan yang sering terjadi baik itu merupakan jebakan dari hacker atau situs yang tidak resmi. Akhirnya virus bisa masuk di data pemilik," kata Tomi Wijaya.
Selain itu BSSN memiliki layanan berupa pengelolaan informasi dan dokumentasi, Honeymet, Sertifikat Elektronik, APROKSI Pemerintahan, Assesmen, aduan siber, Gov CSIRT, Konsultasi, museum sandi, dan layanan konsultasi.
Layanan pengaduan bisa melalui email yaitu [email protected], layanan insiden siber dari bug hunter pada situs pemerintah.
"Selain itu juga bisa aduan masyarakat, dan notifikasi insiden. Itulah pentingnya kita menjaga data dan informasi dari satu pintu website," pungkasnya.
