SuaraKaltim.id - Jakarta dipastikan tidak berstatus sebagai Ibu Kota Negara (IKN) mulai tahun 2024 mendatang. IKN dikabarkan akan resmi berpindah ke Kalimantan Timur (Kaltim). Saat ini proyek pembangunan infrastruktur sedang berjalan dan berpusat di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan saat ini progres pembangunan infrastruktur secara keseluruhan sudah mencapai 15 persen. Mulai dari Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sepaku, Istana Negara, hingga Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) yang baru saja ditinjau KSP Moeldoko beberapa waktu lalu.
"Bendungan Sepaku semoi 85 persen, intake Sepaku 82 persen, istana 4-5 persen, berusaha merata-rata sekitar 15 persen. Saat ini hampir 30 pembangunan di KIPP IKN Nusantara. Istana, Kemenko, Bendungan, Jalan sudah mulai kelihatan," ujar Danis Hidayat Sumadilaga, dikutip Senin (13/02/2023).
Ditambahkan Danis saat ini ada 30 paket proyek senilai Rp 23 triliun yang akan dikerjakan di kawasan IKN tahun ini. Mulai dari jalan, Istana Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, pipa air dari Bendungan Sepaku-Semoi dan Intake Sepaku menuju KIPP serta 47 tower hunian Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri.
Baca Juga:Polisi Tangkap Pengedar Narkoba, 60 Paket Sabu Gagal Diedarkan di Wilayah IKN Nusantara
"Kita sedang menyiapkan bendungan air dari sepaku ke sini (KIPP) . Kita juga sedang ada persiapan proses lelang itu, termasuk pembangunan 47 tower hunian untuk ASN dan TNI-Polri. Sekitar 30 kontrak yang sedang berjalan," tambahnya.
Hunian ASN dan TNI-POLRI ini akan segera dibangun. Proses lelang pun segera dimulai dengan anggaran yang dipersiapkan yakni Rp 9,4 Triliun. Hunian ASN dan TNI-POLRI diperkirakan bisa menampung 17 ribu orang.
"Semua kita usahakan selesai pada 2024," tambah Denis.
Selain membangun perkantoran dan hunian ASN, pemerintah juga sedang mengejar proyek pembangunan tol IKN-Balikpapan. Ada enam seksi yang akan dikerjakan pemerintah, yakni Seksi 1, Seksi 2, Seksi 3A, Seksi 3B dan Seksi 5A yang ada di wilayah Balikpapan serta Seksi 4, 5B dan 6 yang masuk wilayah PPU dan IKN.
"Tol IKN itu juga sedang progres. Seksi 3A, 3B dan 5A. Untuk seksi 3A baru sekitar 1 atau 2 persen karena terkait pembebasan lahan. 3B sudah sekitar 4 hingga 5 persen. Sementara untuk 5A yang dekat Pulau Balang itu sekitar 5 hingga 6 persen," jelasnya.
Baca Juga:Moeldoko Pastikan Hunian Pekerja di IKN Bisa Tampung 16.000 Orang
Diakui Denis, pembangunan tol IKN-Balikpapan bukan tanpa kendala. Persoalan pembebasan lahan di seksi 3A juga mempengaruhi. Kendati demikian saat ini ketersediaan anggaran untuk pembebasan lahan sudah kelar dan sedang masuk tahap revisi.
"Masalah anggaran pembebasan lahan sudah diputuskan lembaga manajemen aset negara (LMAN) dan sedang dalam proses revisi. Anggaran tersedia, sudah ada," katanya.
Sebelumnya, KSP Moeldoko meninjau pengerjaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN Nusantara. HPK tersebut dipastikan akan kelar akhir Februari ini dan siap menampung 16 ribu pekerja secara bertahap.
Kontributor: Arif Fadillah
