SuaraKaltim.id - Organisasi Masyarakat (Ormas) angkat bicara soal penurunan spanduk yang dilakukan tim gabungan petugas keamanan di kawasan hutan lindung Bontang Lestari.
Ketua Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak (KOPPAD) Borneo Distrik Kota Bontang, Bayu Sugara mengatakan, justru kehadiran ormas di sana untuk meredam adanya konflik antar warga.
Ia mengungkapkan, sempat terjadi persoalan dalam pengelolaan lahan di wilayah tersebut. Bahkan, dinilai berpotensi menimbulkan konflik. Hal tersebut terjadi sekira Agustus 2023 lalu.
Ia mengklaim, sejumlah ormas turun tangan untuk meminta kedua belah pihak yang berkonflik bisa menyelesaikan masalah dengan baik-baik.
Baca Juga:Bantah Spanduk Sindiran untuk Gibran Ulah PDIP, FX Rudy: Kita Nggak Pernah Jelek-Jelekkan Orang
"Kami masang spanduk untuk mencegah konflik. Karena sepanjang proses penyelesaian masalah berlangsung kedua belah pihak yah dilarang beraktivitas. Kami pun tidak beraktivitas di kawasan hutan lindung," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (01/11/2023)
Lebih lanjut, sebelum penurunan spanduk itu petugas gabungan baik Polisi dan TNI sudah lebih dulu berkoordinasi. Seluruh ormas pun sepakat untuk sama-sama menjaga konduktivitas warga tetap aman dan terhindar dari konflik.
"Pada prinsipnya kita setuju. Kalau memang diturunkan. Jadi untuk meredam konflik juga kan. Agar konduktivitas tetap terjaga," lugasnya.
Untuk diketahui, adapun 7 ormas yang ikut melakukan pengawasan agar tidak terjadi konflik antara lain, Koppad Borneo (Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak Borneo), Gepak (Gerakan Pemuda Asli Kalimantan), RKB (Remaong Kutai Berjaya), Lembaga Adat Kutai Kota Bontang, Bakuda (Aliansi Banjar Kutai Dayak), Galak (Generasi Lintas Anak Kalimantan), dan Gerdayak (Gerakan Pemuda Dayak).
Baca Juga:Ribuan Spanduk Persiapan Pemilu di Batam Melanggar, Paling Banyak Ganggu Ruang Terbuka Hijau
