SuaraKaltim.id - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Anhar, menyoroti Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah. Ia menyebut besarnya dana yang dikeluarkan untuk pembangunan Kota Tepian ini tak sesuai realita di lapangan.
Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP), Wali Kota Samarinda Andi Harun sempat menyampaikan perkembangan kinerja pihaknya dalam bidang PUPR. Namun Anhar menyebut jika hasilnya sampai saat ini belum terlihat.
"Progres progres pembangunan, kita khususkan berkaitan dengan PUPR, karena anggaran yang kita keluarkan di situ kurang lebih Rp 1,7 triliun, cukup besar sehingga kita ingin melihat sejauh mana hasilnya," kata Anhar, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (17/04/2024).
Lanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaannya terdapat beberapa temuan yang kurang sesuai dengan progres yang berjalan. Salah satunya adanya pengerjaan infrastruktur yang dokumen studi lingkungannya belum selesai.
Baca Juga:Tradisi Lebaran Ketupat Lestari, Perajin di Samarinda Seberang Raup Omset Jutaan
“Kami memang melihat adanya temuan-temuan misal ada pembangunan tetapi belum memiliki dokumen studi lingkungan, padahal itu dasar pembangunan dokumenter lingkungan nah ini menjadi pertanyaan," ujarnya.
Anhar kemudian membahas masalah Teras Mahakam, masalah proyek mercusuar, hingga mega proyek lainnya yang ada di Samarinda.. Ia menyebut semua pekerjaan itu juga ditemukan adanya masalah.
Di mana, proyek-proyek itu hampir semuanya didanai APBD murni Kota Samarinda dan dengan biaya yang tak sedikit.
"Belum lagi kita lihat masalah Teras Mahakam, begitu banyak uang yang dikeluarkan di sana ini APBD dulu beda dengan APBD sekarang ini," sebutnya.
Politisi dari PDI-Perjuangan (PDI-P) itu mengevaluasi di akhir jabatan Andi Harun tahun ini seharusnya proyek yang diselesaikan tinggal sedikit. Tetapi ternyata masih banyak proyek yang jamak.
Baca Juga:Naureen Mini Garden: Bukti Kreativitas Mengubah Bekas Tambang Menjadi Taman Wisata Menawan
"Kita sesuaikan dengan data dan fakta kalau kita melihat pidato saudara Wali Kota kan bagus semua itu, ya kan perlu selesai sebelum masa jabatan Wali Kota berakhir," tegasnya.
Anhar juga sempat membandingkan penggunaan APBD Kota Samarinda pada masa jabatan wali kota sekarang dan yang sebelumnya. Pada masa jabatan Andi Harun APBD yang dikucurkan untuk pengembangan kota sudah mencapai Rp 5 triliun.
"Evaluasi LKPJ ini setiap tahun pencapaian ini sudah berapa triliun selama kepemimpinan Wali Kota hampir R 5 triliun jadi kita cari kesesuaiannya, ini menjadi yang pertama dana yang paling besar dikeluarkan dari sebelumnya," pungkas Anhar.
