SuaraKaltim.id - Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2025–2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 baru saja dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda (02/05/2024).
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat, baik nasional maupun se-provinsi tersebut. Di antaranya Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian, Stafsus Kemendagri Mukhlis Hamdi, Direktur Transportasi Bapenass Tri Dewi, hingga pewakilan bupati/walikota dari 10 kabupaten kota yang ada di Benua Etam.
Dalam acara tersebut, Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi isu yang paling banyak digaungkan di Musrenbang kali ini, dikarenakan Kaltim akan menjadi superhub ekonomi yang akan menyokong IKN.
Tiga kota utama yakni, Nusantara, Samarinda, dan Balikpapan, akan menjadi pusat ekonomi yang mengutamakan pembangunan hijau dan berkelanjutan.
Program – program pemerintah pusat banyak yang difokuskan ke Kalitim. Seperti, pengembangan bandara APT Pranoto Samarinda dan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan.
Tahun ini juga diharapkan infrastruktur dasar di IKN telah selesai dibangun dan beroperasi dikarenakan pemindahan ASN tahap awal akan segera dimulai.
Isu menarik lainnya yaitu isu sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan IPM, Kaltim termasuk yang tinggi melebihi nasional yaitu 78,2%, namun angka ini berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran Kaltim yang termasuk tertinggi di regional Kalimantan sebesar 5,71%.
Mukhlis Hamdi, stafsus Kemendagri menyampaikan bahwa Musrenbang sudah selayaknya menjadi forum yang menampung aspirasi dari berbagai stakeholder termasuk dari DPR RI untuk mempertajam perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif.
![Hetifah Sjaifudian. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/05/03/57223-hetifah-sjaifudian-ist.jpg)
Hetifah Sjaifudian, Anggota DPR RI Dapil Kaltim yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan, pentingnya perencanaan yang lebih pertimbangkan dampak dari adanya IKN Nusantara.
Baca Juga:Puluhan Lembaga Adat Kaltim Bersatu Tuntut Pembinaan Intensif dari Pemerintah
"Perencanaan jangka panjang daerah harus mengikuti apa yang menjadi prioritas nasional karena nantinya akan ada pemerintahan baru sekaligus menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk itu perlu dipastikan Pembangunan Kaltim sinkron dengan RPJP Pusat," ucapnya, dikutip dari keterangan rilis yang diperoleh Jumat (03/05/2024).
Selain itu, Hetifah juga menegaskan ada 3 isu prioritas Kaltim ke depan. Pertama soal infrastruktur, perhubungan dan komunikasi.
Bagi Hetifah, infrastruktur yang perlu dikembangkan bukan hanya jalan saja tetapi juga air dan udara. Selain itu, percepatan adanya infrastruktur komunikasi seperti internet yang menyeluruh di Kaltim juga penting agar efektivitas dalam Pembangunan dapat terlaksana.
"Disarankan juga agar Kaltim memiliki technology policy untuk mengembangkan akses digital dan pemanfaatan data untuk analisis kebijakan," ujarnya.
Kedua menurut Hetifah soal SDM dan lapangan pekerjaan. Dalam meningkatkan SDM diperlukan pengembangan bukan hanya untuk pendidikan formal seperti beasiswa tetapi juga non-formal seperti pelatihan dan sertifikasi.
Alasannya, karena saat ini banyak sekali pekerjaan terutama di bidang ekonomi kreatif yang belum terfasilitasi. Apalagi dengan adanya IKN, kesempatan dan pembukaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru akan bertambah.
"Namun pemerintah perlu memastikan peluang ini bisa diakses warga lokal. Selain itu Hetifah mengingatkan masih ada pekerjaan rumah untuk memperbaiki status pekerja yang masih berstatus pegawai honorer untuk diangkat menjadi ASN, khususnya guru dan tenaga kesehatan," bebernya.
Lalu, soal lingkungan hidup. Di mana katanya, dengan tagline Pembangunan berkelanjutan, jangan sampai Pembangunan yang pesat di Kaltim mendegradasi kelestarian lingkungan.
"Biodiversity merupakan hal serius yang perlu dilindungi, seperti hutan dan satwa liar," lugasnya.
