SuaraKaltim.id - Bakal calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) 2024, Rudy Mas'ud berjanji memberikan satu kursi DPR RI untuk kader PPP Kaltim, jika menyetujui ajakan koalisi dari Partai Golkar dan memenangkan kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim 2024.
Setelah menyerahkan formulir pendaftaran bacagub di DPW, Wakil Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kaltim Sudarno secara terang-terangan menyampaikan pesan Rudy Mas'ud untuk PPP.
Menurutnya, jika Rudy Mas'ud terpilih sebagai Gubernur Kaltim periode berikutnya, tentu ada keuntungan bagi PPP apabila serius mengusung Rudy Mas'ud saat mendekati Pilgub nanti.
"Masalah perolehan kursi, bagaimana PPP ke depan bisa mendapatkan satu kursi (DPR RI) lewat program yang dibentuk Gubernur Kaltim, jika Rudy Mas'ud terpilih," ungkap Sudarno, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis (06/06/2024).
Baca Juga:Calon Anggota DPRD Kaltim Terjerat Sengketa Tanah di Pantai Lango, NasDem: Urusan Pribadi
Sudarno mengatakan, nantinya akan ada program pemerintah yang bisa memberikan ruang bagi PPP, berperan dalam suksesnya program tersebut untuk masyarakat Kaltim.
"Gubernur kita harus bantu mengamankan melalui program PPP, yang kemudian disenangi oleh rakyat, dan rakyat memilih PPP nantinya," kata Sudarno.
Ia menambahkan, dirinya bersama PPP memiliki hubungan yang cukup dekat, sehingga berpotensi untuk bisa berkoalisi saat kontestasi politik pada November nanti.
"Kami dengan PPP sahabat lama, saya pikir bersama Rudy Mas'ud jauh lebih menjanjikan," tuturnya.
Terpisah, Ketua DPW PPP Kaltim Gamalis menyampaikan, sudah ada beberapa bacagub yang telah mengembalikan formulir ke PPP Kaltim.
Baca Juga:Irianto Lambrie Mendaftar di PKS, Siap Ramaikan Pilgub Kaltim 2024
"Mahyudin, Isran Noor, dan Rudy Mas'ud. Infonya juga Irianto Lambrie nanti akan mengembalikan formulir," pungkasnya.
Dalam waktu dekat, DPW PPP Kaltim akan mempercepat proses dokumen bacalon agar bisa diserahkan ke DPP PPP. Kemudian, secara objektif PPP pusat akan menilai dari seluruh bacalon, siapa yang layak untuk diusung oleh PPP.
"Langkah selanjutnya memberikan masukan ke DPP pusat, terkait komitmen bacalon seperti apa, dan lain sebagainya. Karena surat keputusan ada di DPP, kami hanya memberikan rekomendasi," tutup Gamalis.
