SuaraKaltim.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah penyangga akan segera membuat MoU terkait penerapan transportasi publik yang terkoneksi.
Hal itu disampaikan Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim disela-sela Forum Group Discussion (FGD) Rekomendasi Kebijakan Transportasi Penyangga IKN dan Rancangan Standar Fasilitas Integrasi Moda Dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, Selasa (16/07/2024) kemarin.
“Hari ini FGD untuk menyiapkan algomerasi transporatasi dari IKN dan kawasan penyangganya,” ujarnya, disadir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (17/07/2024).
Dia mengatakan, penandatanganan MoU akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini pihaknya masih membahas beberapa hal dengan seksama.
Baca Juga:Prabowo Tak Mau Dilantik di IKN, Pengamat Sebut Indikator Keraguan Pindah Ibu Kota
“Mou akan dalam waktu dekat, sekarang kita lagi pembahasan bersama-sama, sehingga bisa kita sampaikan bersama-sama,” ucapnya.
Dia mengatakan, FGD sebagai langkah awal dari persiapan yang telah dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemnhub) dan Badan kebijakan Transportasi soal kebijakan transportasi
“Bisa dibilang kebijakan-kebijakan awal, mendapatkan masukan-masukan lainnnya. Sehingga adalah menjadi sesuatu yang digerakan bersama. Sesuatu yang bukan hanya diinisiatifkan Pemerintah Pusat saja, diinistifkan IKN saja, tetapi ini adalah sesuatu yang kita kerjakan bersam-sama," bebernya.
Dia menjelaskan, output yang dihasilkan kedepannya yakni ada rencana bersama terkait kebijakan transportasi antara IKN dengan daerah algomerasi ataupun penyangga.
“Kita harapkan nantinya akan ditindaklanjuti dengan perjanjian bersama, untuk pembuatan algomerasi ini. Pada akhirnya outputnya adalah adanya rencama induk transportasi yang terintrgrasi antara IKN dengan seluruh kawasan penyangganya,” sebutnya.
Baca Juga:Politik Kompensasi, Prabowo Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran
Harapannya, dengan transportasi yang terkoneksi sehingga pembangunan bisa dilakukan bersama dan saling menunjang. Baik dari pembiayaan hingga sumber daya manusia (SDM).
“Sehingga kedepannya pembangunan bisa dilakukan secara terintegrasi juga oleh masing-masing pemerintah daerah. Supaya bisa menghasilkan rencana induk yang terintegrasi. Kemudian tentu saja kebijakan di pemerintah daerah yang menunjang untuk penerapan rencana induk secara konsisten dan nantinya juga pada saat impelementasi baik itu pembiayaan maupun SDM nya," tuturnya.
