SuaraKaltim.id - Menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalimantan Timur (Kaltim), sejumlah Relawan Kotak Kosong melakukan aksi deklarasi penolakan kotak kosong di Taman Makam Pahlawan, Jalan Harmonika, Samarinda, Sabtu (03/08/2024) kemarin.
Aksi ini diikuti oleh 11 peserta yang mengenakan baju berwarna hitam, bertuliskan "Kotak Kosong", dengan tujuan menolak terjadinya peristiwa tersebut dalam Pilkada di November nanti.
Alasannya, fenomena tersebut dinilai menjadi tanda kemunduran demokrasi dan kegagalan kaderisasi partai politik (Parpol) di Kaltim. Hal itu disampaikan Edi Susanto selaku Humas Relawan Kotak Kosong.
"Kalau kotak kosong benar terjadi, berarti ini kemunduran demokrasi di Kaltim. Parpol yang seharusnya menghadirkan kader-kadernya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, jadi tidak berjalan," jelasnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu (04/08/2024).
Baca Juga:Rusianto Dicalonkan oleh DPC Gerindra Berau untuk Pilkada November 2024
Relawan Kotak Kosong bertujuan menjadi wadah aspirasi masyarakat Kaltim. Usai deklarasi, mereka berencana memperluas jaringan relawan untuk mendukung gerakan kotak kosong ini.
"Kami akan membuat relawan ini semakin besar lagi," ucapnya.
Saat ini, ada dua parpol yang memengaruhi kemungkinan kotak kosong di Pilgub Kaltim, yakni PDIP dan Demokrat.
Untuk diketahui, pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji sementara ini memiliki dukungan dari 44 kursi parpol, sementara pasangan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi belum mendapatkan dukungan dari parpol mana pun.
Jika PDIP atau Demokrat memilih mendukung Rudy Mas'ud-Seno Aji, maka Isran Noor-Hadi Mulyadi tidak memenuhi syarat untuk melaju ke Pilgub Kaltim.
Baca Juga:SK Dukungan PDIP di Tangan, Najirah-Aswar Optimis Menangkan Pilkada Bontang
"Apabila kotak kosong terjadi, kami siap menjadi relawan kotak kosong, mengawal suara rakyat yang memilih kotak kosong dan jangan sampai dicurangi," tegas Edi.
"Masa banyak partai politik, tapi cuman bisa menghadirkan satu calon saja," tambahnya.
Selain kotak kosong, Edi bersama relawan lainnya juga dengan tegas melakukan perlawanan dugaan politik dinasti yang terjadi di Kalimantan Timur.
"Jangan sampai politik dinasti terjadi di Kaltim, apalagi mau ada IKN disini. Cukup di Banten saja," tutur Edi.
