SuaraKaltim.id - Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menyoroti keputusan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Baru-baru ini, istana menyatakan, Presiden Prabowo akan mulai berkantor di IKN pada 2028 nanti.
Hendri menilai pernyataan tersebut merupakan penegasan terkait dengan nasib pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Saat ini, presiden tengah berupaya untuk meredamkan polemik soal pembangunan IKN.
"Akankah ibukota negara pindah ke Kalimantan? Itu dulu, yang pertama itu mengklarifikasi polemik tentang nasib ibukota, jadi bukan kepindahan ya, nasib ibukota baru atau nasib Nusantara, dan nasib Nusantara di tangan Pak Prabowo," kata Hendri, dilansir dari WartaEkonomi.co.id--Jaringan Suara.com, Minggu (15/12/2024).
Di sisi lain, Hendri melihat pernyataan Prabowo tersebut juga sebagai penegasan bahwa ia melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:61,7 Persen Rampung, Kota Nusantara Bersiap untuk Pemindahan ASN 2025
"Yang kedua adalah, ini adalah kenegarawanan Pak Prabowo yang menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi," ujarnya.
Namun, Hendri melihat pernyataan tersebut tak langsung menandakan bahwa ibukota akan pindah ketika Prabowo sudah mulai berkantor di IKN.
Menurutnya, Prabowo bisa jadi hanya sekedar berkantor saja di sana, tanpa menegaskan kepindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara.
"Kalau misalnya Pak Prabowo berkantor di sana, bukan serta merta langsung artinya ibu kota pindah. Ya, berkantor di sana bisa, istana ada, kan bisa. Kita punya istana di Bali, Bogor, Jakarta, Puncak, sekarang tambah di Kalimantan," ucapnya.
"Tapi, apakah serta merta pindahkan ibu kota? Ya, nanti belum tentu, tapi minimal apa yang disampaikan Pak Prabowo itu meredakan polemik dan menunjukkan kenegarawanan dia," pungkasnya.
Baca Juga:Sepaku di Antara IKN dan PPU: Pemkab Pastikan Koordinasi Infrastruktur Jalan dengan Otorita
