SuaraKaltim.id - Rencana pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergerak maju. Dalam rapat koordinasi terbaru yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), para pemangku kebijakan membahas arahan Presiden Prabowo terkait desain kawasan tersebut, dengan menekankan keseimbangan antara estetika, makna filosofis, dan efisiensi anggaran.
AHY menyoroti pentingnya desain yang tidak hanya berkelas dunia tetapi juga merefleksikan identitas Indonesia. Hal itu disampaikan AHY pada Jumat (21/02/2025) kemarin ketika bertemu Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
"Presiden menekankan, gedung legislatif dan yudikatif tidak boleh sekadar indah, tapi juga memiliki makna filosofis yang kuat. Kita ingin IKN menjadi simbol negara besar dengan sejarah dan budaya yang kokoh," ujar AHY, disadur dari website resmi Kementerian PUPR, Minggu (23/02/2025).
Dalam proses penyempurnaan desain, kawasan legislatif—khususnya gedung sidang paripurna—mengalami revisi signifikan. Meski telah menunjukkan kemajuan, Presiden meminta beberapa elemen diperbaiki, termasuk interior gedung yang harus menampilkan identitas lokal namun tetap modern.
Baca Juga:Gelap, Patung Garuda di Embung Bandara IKN Banjir Komentar, Warganet: Banyak Setannya?
"Benchmarking dengan gedung-gedung parlemen dunia menjadi acuan, termasuk dari India, Mesir, Turki, dan Sri Lanka," tambah AHY.
Efisiensi Anggaran Jadi Prioritas
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam proses perencanaan.
"Dengan keterbatasan anggaran, studi banding fisik tidak perlu dilakukan. Tim cukup menggunakan referensi daring untuk memperkaya desain," ucapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tim akan memaparkan revisi desain kepada Presiden dalam waktu dua minggu.
Baca Juga:Program MBG di PPU: Rp 220 Miliar Digelontorkan untuk Kawasan IKN
Hal serupa disampaikan Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, yang menyoroti perhatian Presiden terhadap elemen interior.
"Presiden meminta agar Ruang Sidang Paripurna tidak hanya modern tapi juga menonjolkan kekhasan Indonesia. Bahkan ada permintaan untuk menambah galeri atau museum di area lobi," jelas Diana, yang juga memimpin Tim Penguatan Basic Design IKN.
Energi Terbarukan Jadi Fokus Tambahan
Selain desain arsitektur, Diana mengungkapkan adanya peningkatan pemanfaatan energi terbarukan.
"Pemakaian solar panel di kawasan legislatif dan yudikatif akan ditingkatkan dari 4% menjadi 11%. Ini sejalan dengan konsep IKN sebagai kota hijau dan berkelanjutan," sebutnya.
AHY pun mengingatkan agar pemilihan material bangunan memperhatikan aspek biaya, daya tahan, dan kemudahan perawatan.
"Setelah desain rampung, kita akan sampaikan alternatifnya kepada Presiden untuk diputuskan. Yang jelas, proses ini menunjukkan kemajuan signifikan," pungkasnya.
