"Karena itu, arah dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan program 3 juta rumah per tahun di Indonesia," jelasnya.
Menurut Fahri, untuk mengatasi kompleksitas persoalan perumahan, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR), hingga keterlibatan para pengembang.
"Makanya, tagline kita Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat," ujarnya.
Guna memastikan pemerataan pembangunan perumahan secara nasional, ia menekankan pentingnya penggunaan sistem digital dalam tata kelola perumahan.
Baca Juga:Diskominfo Kaltim Dorong Lompatan Digital lewat Superapp dan Satu Data
Hal ini, menurutnya, penting untuk meminimalisir praktik penyimpangan dan intervensi tidak sehat antara pusat dan daerah.
"Sebab kalau masih sistem lobi ke pusat, pembangunan tidak akan pernah merata. Sistem harus digital," tegas Fahri.
![Sri Wahyuni saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. [ANTARA]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/29/39460-sri-wahyuni-saat-menghadiri-rapat-koordinasi-teknis-perumahan-perdesaan-antara.jpg)
Apa Itu Program Pembangunan Perumahan Rakyat?
Program pembangunan perumahan rakyat adalah serangkaian upaya dan kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah, seringkali bekerja sama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat, dengan tujuan utama menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program ini memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik.
Baca Juga:Dua Karyawan RS Haji Darjad Dipecat Setelah Adukan Masalah Gaji
Berikut adalah beberapa aspek penting dalam penjelasan program pembangunan perumahan rakyat:
