SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperluas dampak program internet gratis, tak hanya untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di desa, tapi juga sebagai penggerak utama transformasi ekonomi berbasis digital melalui aplikasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji menegaskan bahwa kehadiran infrastruktur digital ini menjadi penopang penting dalam memperkuat sistem koperasi desa yang tengah digagas pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Seno Aji saat berada di Samarinda, Minggu, 1 Juni 2025.
“Aplikasi akan kita sebarkan ke Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk di 1.038 desa dan kelurahan di seluruh kabupaten/kota, sehingga Koperasi Merah Putih memiliki sistem keuangan yang sama,” kata Seno, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Baca Juga:Cuma Klik, Bisa Dapat Rp 1 Juta! Begini Cara Klaim DANA Kaget Hari Ini
Sistem keuangan terpadu yang dijalankan di seluruh koperasi Merah Putih dinilai akan lebih optimal bila ditopang oleh koneksi internet yang stabil dan merata hingga ke pelosok desa.
“Karena tujuan utama program pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih adalah mengentaskan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan perekonomian serta menjamin gizi dan kecerdasan warga desa,” jelasnya.
Seno Aji juga menyampaikan bahwa koperasi ini tak bisa berjalan sendiri.
Dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat sangat diharapkan—mulai dari regulasi, pelatihan sumber daya manusia, akses permodalan, hingga pendampingan teknis agar koperasi bisa tumbuh menjadi lembaga ekonomi desa yang tangguh.
“Aplikasi akan kita sebarkan ke Koperasi Merah Putih... sehingga Koperasi Merah Putih memiliki sistem keuangan yang sama,” tegasnya lagi.
Baca Juga:Sekolah di Muara Wahau Dipantau, Kaltim Pastikan Layanan Pendidikan Layak
Dengan pendekatan digital dan kolaboratif, Pemprov Kaltim berharap koperasi desa tak hanya menjadi alat pemberdayaan ekonomi lokal, tetapi juga motor penggerak kemandirian yang mampu menghadapi tantangan zaman.
Desa Tak Lagi Tertinggal: Koperasi Merah Putih Jadi Jembatan Mandiri
Pemerintah terus memacu pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang digelar secara masif di berbagai daerah.
Hingga Mei 2025, tercatat lebih dari 41 ribu Musdesus telah terselenggara di seluruh Indonesia, sebagai fondasi awal program koperasi berbasis desa yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi akar rumput.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono menyebut percepatan Musdesus sebagai tahapan krusial menuju peluncuran nasional koperasi desa yang dijadwalkan pada Juli 2025.
Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Minggu, 25 Mei 2025.
“Setelah Musdesus rampung, Juni masuk ke tahap pembentukan badan hukum, dan Juli akan kita launching bersama Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin, 26 Mei 2025.
Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu provinsi yang turut tancap gas.
Dari 2.000 lebih desa, sebanyak 1.038 desa telah merampungkan Musdesus, atau hampir setengah dari total wilayah administratif tingkat desa di provinsi tersebut.
Pemerintah menargetkan seluruh Musdesus di Kaltim selesai pada 28 Mei 2025 pukul 23.30 WITA.
Program Koperasi Merah Putih merupakan implementasi dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025.
Secara nasional, pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 koperasi desa/kelurahan.
Setiap koperasi akan difasilitasi modal awal sebesar Rp 3 miliar, dengan skema pinjaman berbunga rendah sebesar 3 persen dan masa pengembalian maksimal enam tahun.
Kehadiran koperasi desa diharapkan menjadi solusi terhadap beragam tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat perdesaan, mulai dari ketergantungan pada tengkulak, sulitnya akses modal, hingga penyebaran praktik pinjaman online ilegal.
“Dengan koperasi ini, desa bisa jadi pusat pertumbuhan ekonomi. Anak muda bisa kembali bekerja di desa, hasil pertanian lebih efisien didistribusikan, dan lembaga ekonomi desa menjadi kuat,” kata Ferry.
Tidak hanya soal dukungan finansial, pemerintah juga berencana memanfaatkan aset negara yang belum optimal di desa untuk menunjang operasional koperasi secara berkelanjutan.
Kegiatan Musdesus turut melibatkan lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Sejumlah pejabat tinggi turut hadir dalam kegiatan pengawasan di Kaltim, antara lain Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Widiastuti, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
Seno Aji menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mengawal kelengkapan administrasi dan integrasi data ke sistem Kementerian Koperasi dan UKM.
Seno memastikan bahwa seluruh data Musdesus akan masuk sistem Kemenkop sesuai tenggat waktu, dilanjutkan dengan proses pengesahan notaris.
