SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pelajar daerah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya di bidang kedokteran spesialis.
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjawab kebutuhan tenaga medis profesional di wilayah yang luas dan berkembang seperti Kaltim.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyatakan, pihaknya memberikan ruang seluas-luasnya bagi anak-anak Kaltim untuk menempuh pendidikan di kampus-kampus terbaik di Indonesia.
Hal itu ia sampaikan saat dirinya berada di Samarinda, Kamis, 5 Juni 2025.
Baca Juga:Bangkit dari Tekanan, Pariwisata Kaltim Siap Melaju Lewat Inovasi
"Sejumlah kampus kompeten dan berkualitas itu, misalnya UGM, Unhas, hingga Padjadjaran dan UI," katanya, disadur dari ANTARA, Minggu, 8 Juni 2025.
Ia berharap, dengan berkuliah di perguruan tinggi berkualitas tersebut, para pelajar dari Kaltim bisa mendapatkan fondasi ilmu yang kuat dan membawa dampak nyata saat kembali mengabdi di daerah asal.
"Harapan kami anak-anak Kaltim yang melanjutkan pendidikan kedokteran spesialis bisa menempuh pendidikannya di perguruan tinggi ternama dan kompeten di Indonesia," ujarnya.
Menurut Rudy, tenaga medis dengan latar belakang pendidikan spesialis tidak hanya berperan dalam layanan kesehatan langsung, tetapi juga penting dalam memberikan kontribusi pemikiran terkait penanganan berbagai kasus medis di daerah.
Selain itu, Rudy mengungkapkan bahwa saat ini Kaltim masih menghadapi tantangan kekurangan tenaga kesehatan.
Baca Juga:Desa Wisata Jadi Andalan Kaltim di Tengah Efisiensi Anggaran
Data sementara menunjukkan kekurangan sekitar 1.300 tenaga medis, yang mencakup dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan.
Ia menegaskan bahwa Pemprov Kaltim menaruh perhatian khusus terhadap pendidikan kedokteran, mengingat durasi dan kompleksitas studi yang harus ditempuh calon dokter spesialis.
“Jadi, seorang dokter spesialis menjalani sekolah kurang lebih tujuh hingga delapan tahun. Itu pun kalau lulus. Untuk itu, Pemprov Kaltim berupaya memberikan kebijakan yang profesional dalam mendukung kualitas SDM di daerah, terutama kebutuhan dokter spesialis,” ujarnya.
Rudy bahkan mencontohkan pengalaman tokoh lokal seperti Wali Kota Bontang, dr. Neni Moerniaeni, yang menempuh studi kedokteran hingga sembilan tahun lamanya.
Program dukungan pendidikan ini menjadi bagian dari skema Gratispol yang dicanangkan Pemprov Kaltim untuk memfasilitasi pelajar berbakat agar dapat menempuh pendidikan tinggi tanpa terbebani biaya, terutama di bidang strategis seperti kesehatan.
Kaltim Emas Tanpa Ketimpangan: Harapan Baru dari Gratispol
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudi Mas’ud—yang akrab disapa Harum—bergerak cepat merealisasikan janji-janji kampanyenya.
Dalam waktu 100 hari kerja, berbagai program prioritas yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat mulai dijalankan, menandai komitmen pemerintah yang benar-benar hadir dan berpihak kepada rakyat.
Puncaknya, pada 21 April 2025, Gubernur Harum bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Seno Aji secara resmi meluncurkan Program Gratispol dalam sebuah acara penuh antusiasme publik.
Program ini terdiri dari enam kebijakan utama yang menyentuh berbagai sektor kehidupan: pendidikan, kesehatan, kepemilikan rumah, kebutuhan sekolah, digitalisasi desa, hingga penghargaan untuk penjaga rumah ibadah.
Hal itu disampaikan Harum dalam pidato peluncuran Gratispol, April lalu.
“Kaltim Emas harus bebas dari ketidakmampuan dan kemiskinan. Kita akan memutus rantai kebodohan dengan ilmu dan rantai kemiskinan dengan kesempatan,” tegas Harum disadur dari website resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Sabtu, 7 Juni 2025.
Melalui skema pendidikan gratis dari jenjang SMA/K hingga perguruan tinggi (D3–S3), Pemprov Kaltim menggandeng 53 universitas untuk membuka akses luas kepada generasi muda agar bisa kuliah tanpa hambatan biaya.
Di sektor kesehatan, warga Kaltim kini memiliki jaminan pelayanan medis yang menyeluruh, bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam akses layanan.
Pemprov juga membebaskan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Kebijakan ini diiringi pembagian seragam dan tas sekolah secara gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu—diserahkan langsung oleh Gubernur dalam seremoni peluncuran program.
Digitalisasi desa juga mulai diwujudkan dengan menyediakan internet gratis untuk desa-desa terpencil.
Lima desa pertama sudah merasakan manfaatnya melalui fasilitas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim.
Tak kalah istimewa, penghargaan juga diberikan kepada para marbot dan penjaga rumah ibadah berupa program umrah gratis sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka menjaga tempat ibadah.
Program-program ini membuktikan bahwa pemerintah bukan sekadar pembuat janji. Harum dan Seno Aji membalik skeptisisme publik dengan kerja nyata.
Gratispol menjadi bukti bahwa pelayanan publik bisa menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, bukan hanya menjadi jargon politik.
