SuaraKaltim.id - Ketergantungan Mahakam Ulu (Mahulu) pada transportasi sungai kini kembali menuai dampak serius.
Saat kekeringan ekstrem melanda dan Sungai Mahakam tak lagi bisa dilayari, distribusi pangan macet total.
Harga-harga kebutuhan pokok pun melonjak drastis, menekan masyarakat di wilayah pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim).
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menilai kondisi ini sebagai sinyal kuat bahwa pendekatan pembangunan di wilayah pedalaman harus segera bergeser.
Baca Juga:Pemprov Kaltim Bidik Jalan Perkebunan Jadi Akses Pesisir Strategis
"Hal yang mendesak ialah pemerintah provinsi memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan darat yang berkualitas," katanya di Samarinda, disadur dari ANTARA, Rabu, 30 Juli 2025.
Menurutnya, solusi jangka pendek seperti pengiriman sembako hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan struktural.
"Mengirim sembako itu hanya solusi jangka pendek, ibarat pemadam kebakaran yang baru bergerak ketika ada api. Ini tidak akan menyelesaikan akar masalah," tegas Purwadi.
Ia menjelaskan bahwa Mahulu memiliki pola alam yang khas—banjir saat musim hujan dan kekeringan saat kemarau panjang—yang membuat sungai tidak selalu bisa digunakan.
Kondisi ini berdampak langsung pada perekonomian dan kelancaran distribusi barang.
Baca Juga:IKN Tak Hanya di Inti, PPU Bangun Jalan Hubungkan Daerah Penyangga
Karena itu, ia kembali menekankan perlunya solusi jangka panjang yang menyentuh infrastruktur dasar.
"Akses jalan darat harus benar-benar dibangun. Bangun jalan berkualitas tol, agar mobilitas orang dan barang menjadi cepat dan efisien," ujarnya.
Sayangnya, menurut dia, pembangunan jalan darat selama ini kerap terhambat oleh birokrasi lintas kewenangan—baik pusat, provinsi, maupun kabupaten.
Padahal, tantangan tersebut bisa diurai jika ada sinergi antarpemangku kebijakan.
"Harus ada perubahan paradigma. Prioritaskan pembangunan jalan dan jembatan untuk menghubungkan antarwilayah. Itu adalah kunci untuk membuka isolasi dan menggerakkan ekonomi secara berkelanjutan di Mahulu," ujar Purwadi.
Kondisi darurat akibat kekeringan juga diperkuat oleh laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahulu.
