-
Pemprov Kaltim menyiapkan skema Gratispol khusus untuk membiayai pendidikan dokter spesialis, dengan syarat penerima wajib mengabdi minimal 10 tahun di daerah setelah lulus.
-
Program ini mencakup biaya kuliah dan biaya hidup, serta diprioritaskan untuk memenuhi kekurangan tenaga spesialis di rumah sakit provinsi hingga daerah terpencil seperti Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
- Gratispol juga telah membantu lebih dari 5.000 warga yang belum memiliki jaminan kesehatan, memberikan akses layanan setara BPJS Kelas III hanya dengan KTP Kaltim, sambil menegaskan perusahaan tetap wajib menjamin kesehatan karyawannya.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) di bawah duet Gubernur Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji mengambil langkah berani untuk mengatasi krisis kekurangan dokter spesialis yang menghantui rumah sakit di wilayahnya.
Melalui skema Gratispol khusus, Pemprov siap membiayai penuh pendidikan dokter spesialis di perguruan tinggi terkemuka, asalkan mereka bersedia kembali dan mengabdi di Kaltim selama minimal 10 tahun pasca-kelulusan.
Gubernur Harum menekankan bahwa terobosan ini memerlukan strategi yang matang.
"Perlu kebijakan yang tepat dan adil agar tepat sasaran," ujarnya, menyadari kompleksitas dalam mencetak dan mendistribusikan tenaga medis spesialis secara merata, dikutip dari kanal resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Selasa, 10 Juni 2025.
Baca Juga:Gagal Kelola 57 Persen Sampah, Kaltim Fokus Tingkatkan Standar TPA
Bohari Yusuf, anggota Tim Transisi Pemprov, memaparkan lebih lanjut bahwa program beasiswa ini mencakup uang kuliah dan biaya hidup selama menempuh pendidikan spesialis.
Pembahasan petunjuk teknis masih berjalan, termasuk kemungkinan memilih mahasiswa yang sudah berjalan.
"Bisa juga dipilih dari mahasiswa dokter spesialis yang saat ini sedang menempuh pendidikan,” jelasnya.
Harapannya, para dokter spesialis ini akan mengisi kekosongan di rumah sakit provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya di daerah terpencil seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), di mana Pemprov juga berencana membangun rumah sakit baru.
Program ini menjadi jawaban atas fakta bahwa nyaris semua rumah sakit di Kaltim mengalami kekurangan dokter spesialis tertentu.
Baca Juga:Belum Tentu Varian Baru Covid-19, Tapi Dinkes Kaltim Siapkan Antisipasi Dini
Dengan investasi jangka panjang ini, Kaltim bertekad untuk memastikan ketersediaan tenaga medis berkualitas yang dapat melayani seluruh lapisan masyarakat.
Di samping itu, program Gratispol pendidikan gratis secara umum juga akan diterapkan pada penerimaan siswa baru 2025/2026, mencakup kelengkapan sekolah untuk setiap siswa.
5.000 Warga Terbantu Program Gratispol, Ini Cara Daftarnya
Di tengah upaya memperkuat sistem kesehatan inklusif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) meluncurkan program Gratispol sebagai bentuk perlindungan bagi warga yang tidak tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Diluncurkan sejak Februari 2025, Gratispol kini telah menjangkau lebih dari 5.000 penduduk yang sebelumnya belum terdaftar di BPJS Kesehatan—mulai dari pelaku usaha kecil hingga pekerja sektor informal.
“Program ini ditujukan bagi masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan sama sekali, termasuk yang sebelumnya pernah terhapus dari kepesertaan BPJS,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, dikutip dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 9 Juni 2025.
