Namun, untuk memperkuat otonomi fiskal daerah, Pemkot Balikpapan berupaya memperbesar porsi PAD.
“Kalau PAD kita kuat, maka ketergantungan kita terhadap DBH bisa dikurangi,” sebutnya.
Dalam kerangka ini, sejumlah insentif tengah disiapkan untuk pelaku usaha yang patuh terhadap kewajiban pajak.
Hanya saja, regulasi tetap menjadi rujukan utama dalam setiap kebijakan fiskal yang akan diterapkan.
Baca Juga:IKN Terancam Asap? PPU Perketat Larangan Bakar Lahan Jelang Kemarau
“Peraturan daerah boleh mengatur retribusi dan pajak daerah, tapi harus sesuai dengan Permendagri. Kami tidak bisa asal menaikkan atau memberi sanksi yang tidak proporsional,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkot dan DPRD Balikpapan sedang membahas Raperda perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2023 terkait pajak dan retribusi daerah.
Langkah ini diambil untuk menyelaraskan regulasi dengan perkembangan situasi terkini.
“Kami akan evaluasi beberapa potensi pajak seperti kantong parkir dan fasilitas umum lainnya. Tapi intinya, semua kebijakan tetap pro rakyat dan taat hukum,” pungkas Bagus.
Baca Juga:IKN: Ibu Kota Ramah Lingkungan yang Memikat Hati Bank Dunia
