SuaraKaltim.id - Pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program nasional kini memasuki babak baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kota Samarinda ditetapkan sebagai daerah pertama yang akan memulai pembangunan fisik sekolah tersebut, menyusul kesiapan lahannya yang lebih unggul dibandingkan empat wilayah lain di provinsi ini.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, usai mengahdiri peringatan Hari Lingkungan Hidup di Gedung Olah Bebaya, Kamis, 26 Juni 2025.
“Semua sangat bergantung pada kesiapan lahan. Jika memungkinkan, Juli ini sudah bisa mulai berkontrak,” ujar Andi, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.
Baca Juga:Resmi Kembali ke Kampus A, SMAN 10 Samarinda Siap Cetak Generasi Unggul
Sementara itu, empat usulan lain—yakni dari Pemerintah Provinsi Kaltim serta tiga kabupaten/kota (Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau)—masih dalam proses evaluasi oleh tim pusat.
Lahan-lahan yang diajukan dinilai belum sepenuhnya matang, dan pemerintah daerah diminta segera mengajukan alternatif lokasi yang lebih siap.
“Lahan yang diusulkan sebagian besar masih dalam tahap penilaian. Kami juga diminta untuk mengajukan alternatif lahan yang benar-benar siap dibangun,” tambah Andi.
Menurut Andi, langkah cepat yang diambil Samarinda membuat tim Kementerian Sosial turun langsung meninjau lokasi sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan.
Jika tidak ada kendala, kontrak pembangunan diproyeksikan bisa diteken pada Juli 2025.
Baca Juga:Dinas ESDM Kaltim Minta Audit Menyeluruh: Ada Apa di Sekitar Longsor KM 28 Batuah?
Andi juga menjelaskan bahwa jika wilayah lain mampu menyelesaikan persiapan lahannya dalam waktu dua bulan ke depan, mereka masih memiliki peluang untuk memulai pembangunan tahun ini.
Jika tidak, rencana akan dialihkan ke tahun anggaran berikutnya, terutama untuk usulan yang berasal dari tingkat provinsi.
Pemerintah pusat memang mendorong agar setiap tahun ada pembangunan Sekolah Rakyat, dengan prioritas diberikan kepada wilayah yang telah siap secara teknis dan administratif.
Dalam struktur program, pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengajuan usulan, sementara pemerintah provinsi bertugas mendukung daerah yang belum mendapatkan kuota.
“Sekolah rakyat mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Jika lahan sudah matang, kemungkinan SMA 16 Samarinda akan menjadi lokasi permanen, bukan lagi status rintisan,” jelas Andi.
Untuk mengimbangi percepatan pembangunan, pemerintah pusat juga tengah menyiapkan rekrutmen tenaga pendidik dan pengasuh.
Proses ini akan difokuskan terlebih dahulu pada Samarinda, sebagai wilayah yang paling siap mengimplementasikan sekolah rakyat di tahun ini.
Umrah Gratis untuk Marbot, Wujud Terima Kasih Pemprov Kaltim kepada Penjaga Masjid
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerinta Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni memaparkan soal syarat ketentuan bagi pemerima program umrah dan perjalanan religi gratis bagi marbot atau penjaga rumah ibadah dari pemerintah provinisi.
Dirinya menekankan bahwa marbot harus memiliki legalitas yang resmi untuk menerima program tersebut.
Program umrah dan perjalanan religi gratis ini merupakan salah satu program prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Rudy Mas'ud-Seno Aji.
"Jadi sebagai marbot itu harus ada legalitasnya, karena memang ditetapkan secara resmi oleh pengurus-pengurus masjid dan juga oleh Kementerian Agama," jelasnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 26 Juni 2025.
Adapun syarat ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, berkaitan dengan pemerima program umrah dan perjalalan religi gratis bagi marbot atau penjaga rumah ibadah.
"Pertama, harus merupakan warga Kaltim. Kedua, memiliki hubungan yang jelas dengan komunitas, bukan hanya sekadar identitas (KTP) saja. Ketiga, mereka harus sudah bekerja minimal dua tahun sebagai marbot atau penjaga rumah ibadah," tuturnya.
Pemprov Kaltim juga akan melakukan pengawasan di lapangan, khususnya bagi marbot yang terpilih dalam program ini.
Mulai dari persiapan, masuk dalam daftar travel, keberangkatan, hingga nantinya kembali ke Kalimantan Timur usai menunaikan program tersebut.
Selain itu, anggaran untuk penerima umrah gratis ini akan disalurkan melalui rekening masing-masing marbot. Total anggaran per tahun dalam program ini senilai Rp 32 Miliar.
"Jumlahnya tahun ini sekitar 800–900 orang. Jumlah ini bisa bertambah tahun depan, karena bisa saja muncul masjid baru atau marbot baru yang sudah bekerja dua tahun dan belum terdata," sebutnya.
Program ini akan secara bertahap dijalankan per kabupaten/kota.
Targetnya, pemerintah provinsi Kaltim sudah bisa memberangkatkan ratusan marbot pada Agustus nanti.
