SuaraKaltim.id - Upaya mewujudkan pembangunan berbasis data di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi bergerak ke tahap penting.
Sedikitnya 840 petugas telah disiapkan untuk melakukan pendataan penduduk di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, saat ditemui di Sepaku, Kamis, 26 Juni 2025.
“Kami sudah siapkan ratusan petugas untuk lakukan pendataan penduduk di wilayah delineasi IKN,” ujar Alimuddin, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Baca Juga:Jadi Penyangga IKN, Balikpapan Pastikan Fiskal Aman lewat Optimalisasi SiLPA
Pendataan akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 hingga 31 Juli 2025, dengan sasaran seluruh masyarakat yang tinggal dalam batas wilayah IKN.
Setiap petugas yang diturunkan merupakan tenaga resmi yang sudah mengikuti pelatihan teknis dan etika pelayanan masyarakat.
“Petugas juga dibekali cara komunikasi yang baik dengan masyarakat dan semua penguasaan teknis sudah diajarkan kepada petugas pendataan,” tambah Alimuddin.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan masyarakat terhadap petugas resmi demi kelancaran proses pendataan.
Masyarakat diminta untuk hanya memberikan informasi kepada petugas yang membawa identitas resmi.
Baca Juga:Bangunan hingga Jalan, Aset PPU di Sepaku Senilai Rp 917 Miliar Diambil Alih Negara karena IKN
“Kami ajak seluruh masyarakat berada di wilayah delineasi IKN dukung kegiatan pendataan dengan berikan informasi yang benar dan terbuka kepada petugas pendataan,” imbuhnya.
Jika dalam waktu satu bulan pendataan belum rampung sepenuhnya, Otorita IKN berencana memberikan perpanjangan waktu sesuai kebutuhan lapangan.
Pelatihan terhadap 840 petugas dilakukan dalam dua gelombang, yakni pada 19–21 Juni (334 peserta) dan 23–25 Juni 2025 (506 peserta).
Mereka direkrut dari berbagai latar belakang, seperti warga lokal di kawasan IKN, mahasiswa, ASN, serta pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) dari Kota Samarinda, Balikpapan, Kukar, dan PPU.
Alimuddin juga menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah hasil kolaborasi antara Otorita IKN dan BPS Pusat.
Data yang dikumpulkan akan menjadi landasan awal penyusunan kebijakan strategis pembangunan IKN yang lebih inklusif dan sesuai dengan realitas di lapangan.
“Keberhasilan pendataan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga kemampuan petugas dalam menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat,” tandasnya.
Berkat IKN, Ekonomi PPU Jadi Bintang di Kalimantan Timur
Performa ekonomi Kalimantan Timur terus menunjukkan tren positif, terutama berkat kontribusi kuat dari dua wilayah strategis: Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kedua daerah ini berhasil mencatatkan lonjakan pertumbuhan yang menonjol di kuartal pertama 2025.
Kepala Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi, menyampaikan bahwa Balikpapan tumbuh 7,97 persen (year-on-year), sementara PPU mencatat pertumbuhan paling tinggi di provinsi ini dengan angka fantastis 23,96 persen.
Capaian ini jauh berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kaltim yang hanya sebesar 4,08 persen.
Struktur ekonomi Balikpapan saat ini masih didominasi oleh industri pengolahan, dengan kilang minyak Pertamina sebagai penyumbang utama.
Kilang tersebut bahkan memberikan kontribusi lebih dari setengah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota.
Di sisi lain, geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mendorong sektor konstruksi di PPU tumbuh pesat, menjadikannya tumpuan utama roda ekonomi di wilayah tersebut.
Kebijakan moneter turut memperkuat iklim usaha.
“Penurunan biaya dana akan mendorong investasi dan memperkuat daya saing sektor industri dan konstruksi di Balikpapan dan PPU,” ujar Robi, merujuk pada langkah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada Mei lalu.
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menjadi penopang pertumbuhan dalam tiga bulan pertama, bertepatan dengan momen Ramadan dan Lebaran yang turut meningkatkan aktivitas ekonomi melalui Tunjangan Hari Raya (THR) dan stimulus belanja.
Kenaikan produksi di kilang minyak dan pelaksanaan proyek IKN multiyears juga memberikan efek berantai yang mendorong pertumbuhan di sektor jasa, transportasi, dan perdagangan.
Meski perekonomian menunjukkan arah positif, BI tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi, terutama setelah PT PLN mengakhiri program diskon tarif listrik dan adanya risiko cuaca ekstrem yang dapat mengganggu pasokan pangan.
Tercatat, inflasi (IHK) Balikpapan mencapai 1,67 persen pada Maret 2025, sedangkan PPU sedikit lebih tinggi di angka 2,19 persen.
“Dengan kontribusi gabungan lebih dari 25 persen terhadap ekonomi Kaltim, Balikpapan dan PPU diproyeksikan tetap menjadi motor utama pertumbuhan regional hingga akhir 2025,” tegas Robi.
