-
Pemprov Kaltim menegaskan kewajiban perusahaan tambang menjalankan CSR secara terukur dan berkelanjutan, bukan simbolis, melalui penyusunan roadmap dan audit transparan dengan melibatkan pemerintah, lembaga masyarakat, dan Baznas.
-
Program CSR diarahkan untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk perbaikan rumah, pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi, dan dukungan usaha kecil serta tidak boleh dialirkan ke luar Kaltim.
-
Pemprov Kaltim menggandeng LPEI melalui program Desa Devisa untuk memperkuat UMKM, koperasi, dan Bumdes agar mampu memproduksi komoditas unggulan berbasis desa dan menembus pasar ekspor secara berkelanjutan.
Lewat Desa Devisa, Kaltim Bangun Desa Ekspor Berkelanjutan
Komitmen Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat ekonomi lokal kini mendapat dorongan baru.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjalin kerja sama strategis dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) demi mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi unggulan.
Kolaborasi ini ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar mampu menembus pasar ekspor.
Baca Juga:Umrah Gratis untuk Marbot, Wujud Terima Kasih Pemprov Kaltim kepada Penjaga Masjid
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, Rabu, 25 Juni 2025.
“Kerja sama ini bertujuan mendorong desa-desa potensial di Kaltim agar mampu menghasilkan komoditas unggulan bernilai ekspor secara berkelanjutan, melalui peningkatan produksi, kualitas, akses pasar global, serta dukungan pembiayaan,” ujarnya, disadur dari laman resmi Portal Kaltim, Kamis, 26 Juni 2025.
Inisiatif ini sejalan dengan program Desa Devisa milik LPEI, yang memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pembiayaan ekspor kepada pelaku usaha berbasis komunitas.
Beberapa wilayah seperti Berau, Kutai Timur (Kutim), dan Mahakam Ulu (Mahulu) telah diidentifikasi memiliki keunggulan komoditas seperti kakao, rumput laut, lada, pisang, hingga produk-produk UMKM yang siap dikembangkan lebih jauh.
Lebih dari sekadar proyek ekonomi, kolaborasi ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas produk desa, memperluas pasar, serta mengangkat daya saing UMKM lokal secara berkelanjutan.
Baca Juga:Dukung Kawasan IKN, Dana CSR di PPU Akan Diarahkan Lebih Terstruktur
Pemerintah juga mendorong agar upaya ini berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi hijau.
Dengan masuknya pembiayaan dari LPEI, desa-desa di Kaltim diharapkan mampu menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru yang tidak hanya tangguh secara lokal, tetapi juga berdaya saing di tingkat global. (NAD/ADV/Diskominfo)
