Tak hanya berhenti di sana, DLH juga sedang mengembangkan upaya pengolahan sampah menjadi energi listrik dari TPAS Manggar.
"Hal ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah di TPAS," ujar Sudirman.
6 Bulan, Imigrasi Balikpapan Sumbang Rp 12 Miliar PNBP ke Negara
Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Balikpapan terus menunjukkan kontribusi konkret terhadap penerimaan negara.
Baca Juga:Menuju Kota Cerdas: Balikpapan Genjot 2.000 Titik Lampu Jalan hingga Oktober 2025
Selama enam bulan pertama 2025, mereka telah menyetorkan sekitar Rp 12 miliar dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara, yang berasal dari berbagai layanan seperti penerbitan paspor dan izin tinggal bagi warga asing.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan, Buono Adi Sucipto, Kamis, 26 Juni 2025.
“Setiap layanan keimigrasian dikenakan tarif sesuai ketentuan, dan seluruhnya masuk sebagai PNBP. Ini bentuk kontribusi langsung kami terhadap pendapatan negara,” ujar Buono, disadur dari, ANTARA, di hari yang sama.
Selama periode tersebut, Imigrasi Balikpapan telah menerbitkan 7.159 paspor elektronik dan 4.546 paspor biasa untuk warga negara Indonesia.
Adapun 1.619 layanan keimigrasian diberikan kepada warga negara asing, meliputi izin tinggal hingga perubahan status keimigrasian.
Baca Juga:Jadi Penyangga IKN, Balikpapan Pastikan Fiskal Aman lewat Optimalisasi SiLPA
Meski mencatatkan angka setoran yang signifikan, Buono menegaskan bahwa fokus utama instansinya bukan pada capaian PNBP semata.
“PNBP adalah hasil, bukan tujuan. Tujuan kami tetap pada pelayanan yang cepat, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.
Sebagian besar warga Balikpapan, lanjut Buono, masih memilih layanan paspor reguler karena waktu tunggu tergolong wajar.
Layanan percepatan yang memungkinkan paspor selesai di hari yang sama masih jarang dimanfaatkan.
Hal ini, menurutnya, karena masyarakat Balikpapan cenderung mengurus dokumen perjalanan secara terencana.
Penyesuaian tarif paspor juga telah diberlakukan menyusul terbitnya PP Nomor 45 Tahun 2024, dengan opsi masa berlaku hingga 10 tahun.
