SuaraKaltim.id - Program “Bontang Terang Terus” yang sempat digaungkan sebagai upaya memperbaiki kualitas penerangan jalan di Kota Bontang kini kembali menjadi sorotan.
Anggota DPRD Bontang, Sumardi, menilai program ini masih jauh dari kata tuntas karena di sejumlah kawasan, warga masih harus hidup dalam kondisi gelap saat malam tiba.
Hal itu ia sampaikan saat berada di Kota Taman, Senin, 30 Juni 2025.
“Apresiasi untuk 100 hari kerja Wali Kota, namun ada catatan penting terkait program Bontang Terang Terus,” ujarnya disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa, 1 Juli 2025.
Baca Juga:3.000 Warga Sidrap Masih Ber-KTP Bontang, Kutim Ambil Langkah Penertiban
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, keberadaan lampu jalan sangat vital, bukan hanya untuk kenyamanan, tapi juga untuk mencegah tindak kejahatan dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa pencahayaan yang memadai di ruang publik memiliki dampak nyata terhadap rasa aman warga.
Sumardi bahkan menyebutkan langsung satu titik yang hingga kini belum tersentuh penerangan: ruas Jalan Kapal Pinisi 5 menuju Pos 7 di Kelurahan Loktuan.
Di lokasi itu, menurutnya, gelap gulita masih jadi pemandangan tiap malam, memaksa warga memutar arah karena takut melintasi jalur tersebut.
Ia mengingatkan bahwa minimnya pencahayaan tak hanya membatasi aktivitas masyarakat, tapi juga membuka celah bagi kenakalan remaja dan tindak kriminal.
Baca Juga:3.187 Penjaga Rumah Ibadah Dapat Umrah Gratis, Ini Komitmen Kaltim Lewat Program Gratispol
Kondisi ini, katanya, harus segera diatasi dengan mempercepat realisasi program penerangan yang merata di seluruh wilayah.
“Sebelumnya saya sempat mengawal rencana pemasangan penerangan di tujuh titik, tapi hingga kini belum terealisasi,” tambahnya.
Sumardi berharap Pemkot Bontang segera menempatkan kembali program “Bontang Terang Terus” sebagai prioritas.
Selain menyangkut hak dasar warga atas rasa aman, penerangan juga menjadi simbol hadirnya negara dalam ruang publik yang lebih ramah dan tertib.
Rp 5 Miliar Tak Tersalur, Porprov Terancam Tanpa Wakil Bontang
Kekisruhan internal di tubuh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporapar-Ekraf) Bontang mulai memunculkan dampak nyata.
Bukan hanya soal administrasi yang tak beres, tapi menyangkut nasib ratusan atlet yang kini kehilangan harapan untuk bertanding.
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bontang, Jamaluddin, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tidak cairnya dana hibah pembinaan.
Situasi ini bahkan membuat ajang pra-Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) gagal terlaksana sesuai rencana.
"Hilang semangat sudah atlet. Kami ingin Pemkot Bontang segera carikan solusi. Dari Disporapar-Ekraf juga tidak jelas kenapa dana sulit turun," ucap Jamaluddin, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa, 24 Juni 2025.
Pra Porprov yang seharusnya digelar sejak Mei 2025 itu bertujuan sebagai ajang seleksi dan persiapan menuju Porprov Kaltim 2026 di Kabupaten Paser.
Namun karena terganjal pencairan anggaran, seluruh agenda terpaksa tertunda.
Berdasarkan informasi yang diterima Jamaluddin, akar persoalan terletak pada belum ditekennya Surat Keputusan (SK) untuk tim verifikasi hibah oleh pihak Disporapar-Ekraf.
Akibat kelalaian tersebut, dana pembinaan tak bisa disalurkan ke lembaga penerima.
Jamaluddin menyambut baik langkah Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, yang berencana meminta pendapat hukum (legal opinion) dari aparat penegak hukum untuk mempercepat proses pencairan.
"Kasian atlet. Tapi Bunda Neni kami harapkan bisa cepat menyelesaikan," sambungnya.
Kondisi ini juga turut menjadi sorotan Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.
Dalam rapat paripurna Senin, 23 Juni 2025, ia secara tegas mengecam buruknya komunikasi dari Kepala Disporapar-Ekraf yang menyebabkan proses verifikasi dana senilai Rp 5 miliar mandek total.
"Ini Kepala Disporapar-Ekraf komunikasi buruk. Imbasnya atlet terbengkalai. Tolong dievaluasi," ucap Andi Faiz.
Tanpa pencairan dana, sejumlah organisasi olahraga seperti KONI, KORMI, BAPOPSI, hingga NPCI Bontang tak bisa bergerak.
Bukan hanya pra Porprov yang terancam batal, tapi juga peluang Bontang mengirim atlet di ajang resmi tahun depan kian samar.
“Bila dana tidak bisa dicairkan, Koni Bontang tidak bisa melaksanakan pra Porprov ditahun ini, karna sebagai syarat para atlet untuk mengikuti Porprov di tahun depan. Apa jadinya ketika para atlit kebanggan Kota Bontang tidak bisa tampil di Porprov, akan malu kita sebagai pemerintah Bontang,” katanya dengan nada tinggi.
Hingga laporan ini ditayangkan, Klikkaltim masih berupaya menghubungi Kepala Disporapar-Ekraf Bontang, Rafidah, untuk mendapatkan klarifikasi langsung atas persoalan ini.
