GratisPol Dinilai Elitis, Sosiolog: Semangat Awal Program Kini Makin Kabur

Pola seleksi dan pelaksanaan program pendidikan di Kaltim selama ini terlalu fokus pada capaian akademik, tanpa melihat ketimpangan sosial dan geografis yang menghambat siswa.

Denada S Putri
Rabu, 02 Juli 2025 | 17:33 WIB
GratisPol Dinilai Elitis, Sosiolog: Semangat Awal Program Kini Makin Kabur
Rudy Mas'ud dan Seno Aji. [Ist]

“Cukup pastikan mereka yang tadinya tidak sanggup kuliah jadi bisa kuliah. Tidak perlu semuanya berprestasi tinggi. Itu sudah langkah besar dalam menciptakan keadilan pendidikan,” pungkasnya.

GratisPol Mulai Bergulir, BOSDa dan Seragam Akan Dibagikan Bertahap

Program pendidikan gratis untuk jenjang SMA dan SMK atau GratisPol siap dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, pelaksanaan di lapangan tetap memerlukan adaptasi dan mitigasi, terutama di tahun pertama implementasi.

Baca Juga:Baru 110 dari 965 Naskah Kuno di Kaltim Terinventarisasi, DPK Minta Partisipasi Publik

Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, menegaskan bahwa persiapan teknis maupun anggaran telah rampung.

Program ini, menurutnya, tinggal dilaksanakan karena pergeseran dan penyesuaian anggaran juga telah dilakukan.

Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Selasa, 1 Juli 2025.

“Untuk tingkat SMA/SMK, GratisPol tinggal dijalankan saja. Dari sisi refocusing anggaran juga sudah disiapkan,” kata Surasa, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 2 Juli 2025.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan tahun pertama tidak akan sepenuhnya ideal. Beberapa komponen program akan dilakukan secara bertahap mengingat keterbatasan fiskal pemerintah daerah.

Baca Juga:Sumardi Soroti Program Bontang Terang Terus: Banyak Wilayah Masih Gelap

“Karena ini tahun pertama, kita juga harus mitigasi potensi yang mungkin terjadi di lapangan. Pemerintah punya keterbatasan fiskal, jadi tidak semua bisa dipenuhi dalam satu waktu,” jelasnya.

Surasa menyebut bahwa GratisPol akan mencakup dua komponen utama, yakni Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) dan bantuan seragam sekolah.

Namun, keduanya tidak bisa diberikan sekaligus dan akan diterapkan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

“GratisPol ini merangkul BOSDa dan seragam sekolah. Tapi tentu semua dilakukan bertahap, karena tidak bisa memenuhi semua komponen dalam waktu singkat,” ujarnya.

Untuk jenjang SMK, Surasa menjelaskan bahwa dana BOS per siswa yang semula di bawah Rp4 juta akan ditingkatkan melalui kombinasi BOS pusat dan BOSDa.

Hal ini bertujuan untuk memperkuat kualitas pembelajaran dan daya dukung tenaga pendidik.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini