SuaraKaltim.id - Dominasi aplikator nasional dalam layanan transportasi daring kini mendapat tantangan serius dari daerah.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) merespons keluhan para pengemudi ojek dan taksi online yang merasa terjepit oleh tarif rendah dan potongan pendapatan yang dianggap mencekik, dengan mempertimbangkan pembentukan perusahaan daerah (Perusda) khusus ojek online.
Isu ini mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz, serta Koordinator Roda Dua Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) Ivan Jaya, yang turut membawa aspirasi para driver transportasi daring.
Menanggapi keresahan tersebut, Pemprov Kaltim berencana segera memanggil seluruh aplikator transportasi daring yang beroperasi di wilayah ini untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi daerah, terutama soal tarif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca Juga:Sekolah Rakyat Butuh Lahan 8 Hektare, Daerah di Kaltim Mulai Bergerak
“Hari Senin nanti kita akan kumpulkan semua aplikator. Kita pastikan mereka mematuhi tarif sesuai SK Gubernur. Kalau ada yang tidak mau patuh, kita akan ambil langkah sesuai kewenangan yang ada pada pemerintah daerah,” tegas Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Sabtu, 5 Juli 2025.
Tak hanya berhenti pada teguran, Seno juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendirikan Perusda transportasi daring, jika aplikator nasional terus mengabaikan aturan lokal.
“Kalau mereka tidak mau menyesuaikan, kita akan dorong pendirian Perusda. Karena kita ingin ekosistem transportasi daring ini sehat, driver kita tidak terus tercekik, dan daerah juga dapat manfaat ekonominya,” ucapnya.
Di sisi legislatif, dorongan untuk mengambil alih kendali atas sistem transportasi daring juga menguat.
Abdul Giaz dari Komisi II DPRD Kaltim menilai sudah waktunya Kaltim membangun sistem yang lebih adil dan berpihak pada pelaku lokal.
Baca Juga:Seleksi Direksi BUMD Kaltim 2025 Resmi Dibuka, Ini Syarat Lengkapnya
“Kita sering sekali dengar keluhan driver, mereka dipotong terlalu besar oleh operator. Padahal mereka yang punya kendaraan, beli bensin, menanggung risiko di jalan, tapi pendapatan mereka justru dikeruk oleh aplikator,” ujar Giaz.
Suara para pengemudi pun senada. Mereka menuntut keadilan dan kemandirian dalam sistem transportasi digital yang selama ini dinilai berat sebelah.
Koordinator Roda Dua AMKB, Ivan Jaya, menyampaikan dukungan penuh atas gagasan Perusda Ojol sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan ekosistem.
“Kami sangat mendukung kalau nanti ada Perusda Ojol. Karena ekosistem transportasi daring di sini itu kami semua, driver kami, merchant rumah makan kami, pelanggan juga orang sini. Kalau aplikator nasional hanya datang bawa modal aplikasi, lalu memeras kami tanpa mematuhi aturan, lebih baik kita jalankan sendiri lewat Perusda,” tutur Ivan.
Langkah ini menandai babak baru dalam upaya daerah mengambil alih kedaulatan ekonomi digital, sekaligus menciptakan model transportasi daring yang lebih inklusif dan mengakar pada kepentingan lokal.
Kaltim Genjot Pemerataan Pembangunan hingga Pelosok 3T
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini masih berada di bawah radar pembangunan nasional.
Fokus ini terlihat jelas dalam program layanan dasar yang menyasar sektor pendidikan, kesehatan, dan konektivitas digital, khususnya di kawasan tertinggal seperti Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Barat (Kubar), dan Berau.
Di sektor digital, Pemprov Kaltim menargetkan sebanyak 841 desa dapat segera terhubung internet, sebagai bagian dari langkah strategis menjawab tantangan wilayah blank spot di pedalaman.
“Target kami 80 persen desa dalam waktu dekat bisa terkoneksi, dan lima tahun ke depan seluruh desa sudah terhubung internet gratis,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Sabtu, 5 Juli 2025.
Sementara di bidang kesehatan, komitmen untuk menjamin perlindungan sosial terus diwujudkan melalui program pembiayaan iuran BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin.
Pemprov pun aktif melakukan evaluasi secara berkala agar program ini menyentuh seluruh warga yang membutuhkan.
“Yang pasti, iuran BPJS untuk masyarakat miskin sudah kami bayarkan, dan program ini akan terus kami tingkatkan,” tambahnya.
Transformasi ini merupakan bagian dari visi jangka panjang Kaltim sebagai provinsi yang tidak hanya maju secara infrastruktur, tetapi juga inklusif terhadap seluruh warganya.
“Serta menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang unggul dalam penyediaan layanan dasar dan transformasi digital,” tegasnya.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan bahwa akses pendidikan gratis, layanan internet, dan jaminan kesehatan menjadi prioritas dalam menciptakan keadilan pembangunan antarkawasan.
“Pendidikan gratis sudah berjalan. Kalau ada keluhan, itu hal wajar di awal pelaksanaan. Kritik kami terima sebagai bahan evaluasi agar program ini semakin baik,” ujar Seno Aji.
