Pemulihan ini akan ditopang oleh belanja pemerintah serta pencairan proyek-proyek infrastruktur, baik dari sektor publik maupun swasta. Faktor ini diharapkan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Kaltim menjelang akhir tahun.
Tak hanya permintaan batu bara yang menurun, Budi juga mencatat adanya tekanan pada industri manufaktur global yang turut menekan permintaan energi secara keseluruhan.
Kaltim Siapkan Perusda Ojol, Lawan Ketimpangan Tarif Aplikator Nasional
Dominasi aplikator nasional dalam layanan transportasi daring kini mendapat tantangan serius dari daerah.
Baca Juga:Kaltim Siapkan Seragam Gratis untuk SMA, SMK, dan SLB, Tuntas 2026
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) merespons keluhan para pengemudi ojek dan taksi online yang merasa terjepit oleh tarif rendah dan potongan pendapatan yang dianggap mencekik, dengan mempertimbangkan pembentukan perusahaan daerah (Perusda) khusus ojek online.
Isu ini mengemuka dalam pertemuan antara Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Abdul Giaz, serta Koordinator Roda Dua Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) Ivan Jaya, yang turut membawa aspirasi para driver transportasi daring.
Menanggapi keresahan tersebut, Pemprov Kaltim berencana segera memanggil seluruh aplikator transportasi daring yang beroperasi di wilayah ini untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi daerah, terutama soal tarif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
“Hari Senin nanti kita akan kumpulkan semua aplikator. Kita pastikan mereka mematuhi tarif sesuai SK Gubernur. Kalau ada yang tidak mau patuh, kita akan ambil langkah sesuai kewenangan yang ada pada pemerintah daerah,” tegas Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Sabtu, 5 Juli 2025.
Tak hanya berhenti pada teguran, Seno juga menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendirikan Perusda transportasi daring, jika aplikator nasional terus mengabaikan aturan lokal.
Baca Juga:Sekolah Rakyat Butuh Lahan 8 Hektare, Daerah di Kaltim Mulai Bergerak
“Kalau mereka tidak mau menyesuaikan, kita akan dorong pendirian Perusda. Karena kita ingin ekosistem transportasi daring ini sehat, driver kita tidak terus tercekik, dan daerah juga dapat manfaat ekonominya,” ucapnya.
Di sisi legislatif, dorongan untuk mengambil alih kendali atas sistem transportasi daring juga menguat.
Abdul Giaz dari Komisi II DPRD Kaltim menilai sudah waktunya Kaltim membangun sistem yang lebih adil dan berpihak pada pelaku lokal.
“Kita sering sekali dengar keluhan driver, mereka dipotong terlalu besar oleh operator. Padahal mereka yang punya kendaraan, beli bensin, menanggung risiko di jalan, tapi pendapatan mereka justru dikeruk oleh aplikator,” ujar Giaz.
Suara para pengemudi pun senada. Mereka menuntut keadilan dan kemandirian dalam sistem transportasi digital yang selama ini dinilai berat sebelah.
Koordinator Roda Dua AMKB, Ivan Jaya, menyampaikan dukungan penuh atas gagasan Perusda Ojol sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan ekosistem.
