SuaraKaltim.id - Dalam rentang waktu satu bulan terakhir, sebanyak 49.110 warga Kalimantan Timur (Kaltim) memanfaatkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang disediakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim.
Lonjakan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular (PTM) yang kerap datang tanpa gejala.
Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Kaltim, Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, Senin, 7 Juli 2025, di Samarinda.
"CKG merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim untuk meningkatkan kualitas dan harapan hidup masyarakat," ujar Jaya, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Baca Juga:Kaltim Siapkan Perusda Ojol, Lawan Ketimpangan Tarif Aplikator Nasional
Menurutnya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan, terutama untuk penyakit seperti hipertensi dan diabetes, yang seringkali tidak disadari hingga mencapai tahap serius.
"Masyarakat kerap tidak menyadari kondisi kesehatan mereka, bahkan merasa baik-baik saja, padahal berisiko tinggi terkena PTM," lanjutnya.
Upaya ini sejalan dengan data angka harapan hidup Kaltim yang kini menyentuh 74,7 tahun.
Namun, Jaya mengingatkan bahwa umur panjang harus dibarengi kualitas hidup yang baik, bukan sekadar angka.
"Penting untuk menjaga kesehatan sejak usia muda agar saat mencapai usia pensiun, kita tetap sehat dan aktif," tambahnya.
Baca Juga:Kaltim Genjot Pemerataan Pembangunan hingga Pelosok 3T
Dinkes Kaltim menilai investasi kesehatan tidak bisa ditunda, terutama di masa muda.
Pencegahan penyakit sejak usia produktif (remaja hingga 40 tahun) akan menentukan kualitas hidup saat memasuki usia lanjut.
"Aspek mental, seperti pengelolaan stres, juga tak kalah penting," tegas Jaya, mengingatkan bahwa kesehatan bukan hanya perkara fisik, tapi juga gaya hidup dan kestabilan emosional.
Layanan CKG terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat.
Cukup dengan membawa KTP atau Kartu Keluarga, warga bisa memperoleh pemeriksaan kesehatan dasar secara cuma-cuma.
Mulai dari tekanan darah, gula darah, hingga indeks massa tubuh.
Adapun dari data yang dihimpun Dinkes, Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi dengan 22.132 peserta.
Disusul oleh Bontang (10.186), Paser (7.254), dan Samarinda (4.838).
Sementara itu, Balikpapan tercatat 2.615 orang, Kutai Timur (Kutim) 772, Kutai Barat (Kubar) 754, Penajam Paser Utara (PPU) 273, dan Mahakam Ulu (Mahulu) 22 orang.
Dengan tingginya partisipasi, program CKG kini bukan sekadar layanan kesehatan gratis, tetapi menjadi gerakan bersama menuju masyarakat Kaltim yang lebih sehat dan tangguh menghadapi tantangan penyakit kronis di masa depan.
Kaltim Catat Lonjakan Transaksi Digital, QRIS Naik 156 Persen
Minta judul-judul menarik untuk artikel: Transformasi digital dalam sistem keuangan Kalimantan Timur (Kaltim) semakin terlihat nyata.
Tren pembayaran non tunai di provinsi ini mengalami pertumbuhan signifikan, mencerminkan meningkatnya adaptasi masyarakat terhadap teknologi keuangan digital.
Sepanjang Mei 2025, nilai transaksi non tunai di Kaltim tercatat mencapai Rp 16,52 triliun, berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltim.
Hal itu disampaikan Kepala BI Kaltim, Budi Widihartanto, saat di Samarinda, Senin, 7 Juli 2025.
“Besaran transaksi non tunai yang mencapai Rp16,52 triliun ini yang terbanyak dari transaksi dengan alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang mencapai Rp14 triliun,” jelas Bufi, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Menurut Budi, dominasi APMK disusul oleh transaksi menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang mencapai Rp 1,84 triliun, dan uang elektronik (UE) dengan nilai Rp681 miliar.
Menariknya, kenaikan signifikan tercatat pada transaksi QRIS yang tumbuh 156 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Angka ini sekaligus menyumbang 54 persen dari total transaksi QRIS di seluruh Kalimantan.
“Jumlah pengguna QRIS di Kaltim sudah mencapai 813 ribu orang dengan kontribusi 29 persen se-Kalimantan. Kemudian sebanyak 685 ribu merchant QRIS atau naik 33 persen ketimbang Mei 2024, dengan andil 35 persen se-Kalimantan,” ujar Budi.
Sementara itu, transaksi menggunakan APMK tumbuh 32 persen year-on-year dan menyumbang 31 persen terhadap total transaksi kartu se-Kalimantan.
Adapun transaksi uang elektronik turut mencatatkan kenaikan sebesar 3 persen, dengan kontribusi 25 persen dari wilayah Kalimantan.
Lonjakan ini tidak lepas dari intensifnya kampanye digitalisasi oleh BI Kaltim ke berbagai segmen masyarakat, mulai dari komunitas, pelajar, hingga pelaku UMKM dan instansi pemerintah.
“Pemanfaatan kanal non tunai di Kaltim terus meningkat dari tahun ke tahun, menandakan perilaku masyarakat terus mengikuti tren pembayaran digital. Terlebih Kaltim memiliki potensi terjadi peningkatan digitalisasi, ditunjukkan dengan indeks kompetitif digital berada di urutan 9 secara nasional,” jelas Budi.
Seiring dengan pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), percepatan inklusi keuangan dan digitalisasi transaksi ini menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi yang tangguh dan modern di masa depan.
