SuaraKaltim.id - Upaya menghadirkan pendidikan berkualitas dan inklusif melalui program Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur (Kaltim) kini memasuki tahap awal pelaksanaan.
Namun, karena gedung permanen belum tersedia, pemerintah daerah menjalankan program ini lewat skema sekolah rintisan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan bahwa telah disiapkan tiga lokasi sebagai sekolah rintisan, yaitu SMA Negeri 16 Samarinda, BPMP Kemendikdasmen Kaltim, dan BPVP Kaltim.
“Sekolah rintisan itu diperkenankan apabila sudah disetujui juga untuk pembangunan fisik. Contohnya di Samarinda sudah ditetapkan 1 titik,” ungkap Andi, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 14 Juli 2025.
Baca Juga:Melanggar Perda! Truk Tambang Diingatkan Tak Gunakan Jalan Umum
Program ini menargetkan daya tampung sekitar 1.000 siswa, mencakup jenjang SD kelas 1 sampai 6, 18 kelas untuk tingkat SMP, serta 9 kelas untuk jenjang SMA.
Namun, pelaksanaan melalui sekolah rintisan bersifat sementara dan tidak akan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya.
“Makanya rintisan itu tidak akan ada di tahun-tahun selanjutnya, sekali ini saja. Nanti murid di sekolah rintisan semuanya akan ditempatkan di sekolah permanen,” bebernya.
Dari sisi pendanaan, operasional sekolah rintisan sebagian besar ditopang oleh APBN, sementara dukungan dari APBD Kaltim bersifat pelengkap, khususnya untuk kebutuhan non-struktural.
“Karena kalau lahan rintisan ini tidak diserahkan ke pusat, tapi tetap menggunakan lahannya pemerintah daerah. Sebenarnya tetap pembiayaannya itu dari pusat juga, cuma karena ini menggunakan fasilitas daerah, jadi ada beberapa kondisi yang memang juga perlu dukungan pemerintah daerah,” tegas Andi.
Baca Juga:Mahulu dan Kubar Prioritas: Gratispol Jadi Alat Pemerataan Pendidikan Kaltim
Sejauh ini, pemerintah pusat menargetkan 200 Sekolah Rakyat beroperasi pada 2025.
Sebanyak 63 di antaranya telah siap digunakan dengan memanfaatkan bangunan pemerintah yang ada, sedangkan sisanya — termasuk di Kaltim — masih menunggu penyelesaian gedung permanen atau menggunakan skema rintisan.
Awas Jangan Menyimpang! Pemkot Samarinda Perketat Sistem Keuangan Sekolah Terpadu
Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tak hanya menargetkan kualitas dalam pembangunan fisik sekolah terpadu, tetapi juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangannya.
Setelah menyelesaikan konstruksi bangunan dan struktur kelembagaan, kini Pemkot mengalihkan perhatian pada aspek pembiayaan yang harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi.
Asisten III Sekretariat Daerah Samarinda, Ali Fitri Noor, menegaskan bahwa tantangan utama bukan lagi terletak pada infrastruktur, melainkan pada bagaimana mengelola dana sekolah dengan benar.
