SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai bergerak cepat menghadapi tantangan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan baru.
Salah satu fokus utama adalah penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, termasuk memastikan ketersediaan guru di sekolah-sekolah yang baru dibangun.
Meski menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pengajar, Pemkot tetap berkomitmen agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
Solusinya pun beragam—dari penugasan guru swasta sementara, pemanfaatan jalur rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), hingga pembukaan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor pendidikan.
Baca Juga:Gedung Belum Siap, Sekolah Rakyat di Kaltim Jalan Dulu Pakai Skema Rintisan
Hal itu ia sampaikan saat berada di Balikpapan, Selasa, 15 Juli 2025.
“Kalau kurang, kita buka rekrutmen. Mereka yang mau jadi guru nanti koordinasi dengan Pak Sekda. Memang kami kekurangan guru,” ujar Rahmad, disadur dari ANTARA, Rabu, 16 Juli 2025.
Rahmad menjelaskan bahwa proses rekrutmen nasional memang tidak bisa instan, sehingga langkah-langkah taktis sementara telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan.
Koordinasi dengan pemerintah pusat juga sedang dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan guru di sekolah baru seperti SMP Negeri 27 yang mulai beroperasi tahun ajaran ini.
“P3K sudah ada. Tapi kalau masih kurang, kami pakai tenaga bantuan. Sekarang juga teman-teman di disdik lagi koordinasi ke Jakarta soal itu,” tambahnya.
Baca Juga:600 Siswa Sekolah Swasta Dapat Sekolah Gratis, Ini Komitmen Baru Pemkot Balikpapan
Menariknya, Rahmad menekankan bahwa pembangunan sekolah tidak semata-mata untuk menjawab kebutuhan saat ini, melainkan juga sebagai strategi jangka panjang menghadapi lonjakan penduduk di kawasan baru.
“Ya memang, karena penduduk di sana masih sedikit. Tapi kami membangun sekolah bukan untuk sekarang aja. Kami pikirkan lima sampai tiga tahun ke depan,” katanya.
Ia merujuk pada kawasan sekitar SMPN 21 yang kini masih sepi murid, namun diproyeksikan sebagai pusat pertumbuhan baru, baik untuk industri maupun permukiman.
Pemkot yakin kebutuhan akan pendidikan dasar di wilayah tersebut akan melonjak dalam waktu dekat.
“Kawasan itu ke depan bakal jadi kawasan industri, perumahan, dan kawasan elit. Jadi pasti akan ramai. Makanya sekolahnya disiapkan dulu,” ujarnya.
Rahmad menegaskan bahwa membangun sekolah sejak awal lebih baik ketimbang menunggu hingga anak-anak usia sekolah datang tanpa kesiapan fasilitas.
“Kami harus siapkan dari sekarang. Jangan nanti pas anak-anak sudah butuh sekolah, kita baru bangun. Telat nanti. Jadi, sekolah kosong sementara itu bukan masalah. Ini semua bagian dari perencanaan jangka panjang,” tuturnya.
Akses Pendidikan di Kawasan Penyangga IKN Makin Merata, Seragam Gratis Dibagikan ke 37 Ribu Siswa
Upaya menjamin pemerataan akses pendidikan terus digencarkan Pemerintah Kota Balikpapan.
Lewat program bantuan seragam sekolah gratis, lebih dari 37 ribu siswa dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima bantuan perlengkapan sekolah untuk tahun ajaran 2025/2026.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Irfan Taufik, Senin, 14 Juli 2025.
“Kalau TK itu hanya satu stel, yaitu seragam batik. Sedangkan untuk SD dan SMP, masing-masing siswa menerima tiga jenis seragam, yaitu seragam nasional, seragam pramuka, dan batik,” ujar Irfan, disadur dari ANTARA, Selasa, 15 Juli 2025.
Rinciannya, seragam diberikan kepada lebih dari 13 ribu siswa SD, sekitar 12 ribu siswa SMP, dan sekitar 12 ribu siswa TK.
Program ini tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta, sebagai bentuk komitmen inklusivitas pendidikan yang merata di kota minyak.
“Program bantuan seragam sekolah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan merata di Kota Balikpapan,” tegas Irfan.
Menariknya, kebijakan ini bukan hal baru. Sudah tiga tahun berturut-turut Pemkot Balikpapan menjalankan program ini, dengan cakupan seluruh peserta didik baru.
“Bantuan ini berlaku untuk semua peserta didik baru di seluruh sekolah yang ada di Balikpapan, tanpa terkecuali,” tambahnya.
Tak hanya dari tingkat kota, sinergi pemerintah juga tampak dari kontribusi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Lewat program bertajuk 'Gratispol', Pemprov turut menyalurkan seragam gratis untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Jadi tidak berbenturan, karena berbeda kewenangan. Pemerintah provinsi untuk jenjang SMA dan SMK, sedangkan jenjang TK, SD, dan SMP ditangani pemerintah kabupaten atau kota,” jelas Irfan.
Penyaluran bantuan seragam dijadwalkan mulai Rabu, 16 Juli 2025, dan akan ditandai dengan seremoni khusus yang digelar di SMP Negeri 27 Balikpapan oleh Wali Kota Rahmad Mas’ud.
“Rabu nanti Pak Wali Kota akan membagikan seragam sekolah untuk seluruh sekolah se-Balikpapan,” kata Pelaksana Tugas Kepala SMPN 27, Jamaludin.
Distribusi seragam ke sekolah-sekolah telah dimulai sejak Senin, 14 Juli 2025, dan akan dilanjutkan dengan pembagian langsung kepada para siswa, bagi daerah yang sering disebut gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
“Jadi hari ini kami mulai mengambil seragam untuk dibagikan kepada siswa-siswi nanti,” jelasnya.
SMPN 27 sendiri merupakan sekolah baru yang dibangun di lahan eks Lapangan Tenis Manuntung, dan mulai rampung pada Januari 2025.
Keberadaan sekolah ini menambah pilihan sekolah negeri di kawasan Balikpapan Tengah, bersama SMPN 1 dan SMPN 22.
