SuaraKaltim.id - Helo East Festival 2025 yang berlangsung pada 17–18 Juli di Atrium City Centrum Mall Samarinda menghadirkan wajah baru kolaborasi komunitas di Kalimantan Timur (Kaltim).
Diselenggarakan atas inisiatif Helo Kaltim, Puan Lestari, dan Hetifah Scholarship Association (HSA), festival ini tak hanya disokong oleh Komisi X DPR RI dan Kementerian Kebudayaan RI, tetapi juga digerakkan oleh semangat kolektif warga lintas bidang.
Selama dua hari, komunitas budaya, lingkungan, dan pendidikan melebur dalam berbagai aktivitas kreatif dan diskusi, yang menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam menjaga identitas lokal.
“Festival ini bukan cuma soal hiburan, tapi bagaimana kita bisa saling terkoneksi, memahami budaya dan alam kita lewat karya serta diskusi lintas sektor,” ujar Hanna Pertiwi, Founder Puan Lestari dan penanggung jawab acara, Kamis, 17 Juli 2025.
Baca Juga:4 Pilihan Sepatu Running Lokal Murah, Nyaman Dilengkapi Teknologi Terkini
Hari pertama dibuka dengan lokakarya kreatif membuat string paper bertema lokal yang dipandu ilustrator Hadi Wardoyo.
Peserta diajak merangkai gantungan kunci bermotif khas Kalimantan Timur—mulai dari pesut Mahakam hingga anggrek hitam—sembari menyerap nilai-nilai filosofis di baliknya.
“Selama ini kita sering lihat motif batik di pakaian, tapi kita belum tentu tahu filosofi di baliknya. Di sini kita belajar warna mana yang digunakan, apa artinya, dan bagaimana cara merangkainya,” jelas Hanna.
Diskusi keberlanjutan budaya dilanjutkan oleh Anas Mahfur dari komunitas AEMTOBE, yang mengajak publik mengenali motif batik sebagai warisan yang hidup, bukan sekadar ornamen.
Di hari kedua, Community Talks menjadi titik temu antaraktivis muda dari berbagai komunitas di Samarinda. Tujuannya: menyinergikan aksi lintas kelompok untuk memperkuat gerakan sosial berbasis nilai lokal.
Baca Juga:PPU Curi Ilmu dari Yogya, Siapkan Masyarakat Lokal Sambut Peran Sentral di IKN
“Kita ingin tahu, peran aku di komunitasku seperti apa? Kamu di komunitasmu seperti apa? Kalau digabung, bisa jadi gerakan yang lebih besar,” ujar Hanna.
Forum berlanjut ke dua sesi talk show. Sesi pertama menyorot peran pemerintah dan kebijakan dalam pelestarian lingkungan dan budaya, menghadirkan tokoh-tokoh seperti Amira Kaca (PhD Oxford), aktivis konservasi Suryani Ino, dan akademisi EKRAF Kaltim, Erwianto.
Sesi kedua menggali praktik lapangan komunitas lingkungan, mulai dari gerakan World Cleanup Day Kaltim yang dipimpin Fatur Rahman Subianto, hingga proyek pendidikan ekologis dari Borneo Venture yang melibatkan pemuda terjun langsung ke hutan dan komunitas adat.
“Mereka enggak cuma jalan-jalan ke hutan, tapi membaur dengan warga, belajar menari, mengenal tanaman hutan, hingga memahami cara menjaga alam tanpa merusaknya,” kata Hanna.
Penutupan festival dipenuhi nuansa emosional melalui penampilan musik tradisional sape oleh Rio Satrio dan puisi lingkungan dari Radika dan Zahra.
“Karya mereka menyuarakan harapan agar ini bukan sekadar seremoni, tapi awal dari gerakan yang lebih solid dan berkelanjutan,” tambah Hanna.
Melalui pendekatan edukatif yang ringan, kreatif, dan inklusif, Helo East Festival 2025 menghidupkan kembali peran komunitas sebagai pilar penting dalam pelestarian budaya dan lingkungan.
“Semoga ini menjadi semangat baru buat komunitas-komunitas di Kalimantan Timur. Kita rawat bumi dan budaya kita, bareng-bareng, mulai dari yang kecil tapi berdampak,” tutur Hanna.
Nilai Tradisional, Senjata Ampuh Tangkal Hoaks Masa Kini
Dalam era serbacepat digital, informasi yang menyesatkan bisa menyebar jauh lebih cepat dibandingkan kebenaran.
Lebih dari sekadar salah paham, hoaks di Indonesia telah terbukti menjadi pemicu konflik sosial, ekonomi, bahkan kerusuhan besar.
Hal itu ditegaskan oleh Ubaidillah, peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB) BRIN dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Sosialisasi Konten Berdasarkan Riset: Menghindari Hoaks dan Disinformasi” di Samarinda, Rabu, 16 Juli 2025.
Ubaidillah mengangkat dua studi kasus dari Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menunjukkan betapa seriusnya dampak hoaks.
Salah satunya terjadi pada 2013, saat kabar bohong yang tersebar di grup media sosial berubah menjadi amukan massa.
“Itu berkembang dari isu personal menjadi kerusuhan sosial. Awalnya cuma soal perempuan yang berselisih dengan polisi, lalu disebar sebagai isu agama. Ini bahaya ketika tidak ada verifikasi,” ungkapnya.
Menurutnya, dibutuhkan lebih dari sekadar akses internet untuk melindungi masyarakat dari jebakan disinformasi. Harus ada jeda berpikir dan tradisi cek fakta yang kembali dihidupkan di tengah banjir konten online.
“Butuh waktu 30 detik saja untuk bertanya, ‘Benar nggak ya ini?’. Itu sudah cukup menyelamatkan banyak orang,” katanya.
Ubaidillah juga menyinggung sisi lain dari bahaya hoaks: kerugian ekonomi. Ia mencontohkan kasus pada 2022 ketika ribuan warga NTB tertipu janji bantuan dua ekor sapi dari sebuah koperasi yang mengatasnamakan program pemulihan ekonomi pemerintah.
“Ternyata itu tidak pernah ada dalam skema bantuan resmi. Tapi sudah terlanjur, lebih dari 22 ribu warga mendaftar. Akibatnya demo besar-besaran ke bupati, gubernur, bahkan ke kementerian,” jelasnya.
Ia menekankan, unggahan media sosial saat ini bisa jadi bukti hukum, dan dampaknya bisa menghancurkan hidup seseorang.
“Unggahan bisa jadi alat bukti di pengadilan. Hidup orang bisa berubah 180 derajat hanya karena satu postingan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ubaidillah juga mengangkat isu deepfake yang belakangan menyasar tokoh-tokoh publik.
Ia khawatir masyarakat dengan literasi digital rendah, khususnya kelompok usia lanjut di daerah, bisa menjadi korban manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan (AI).
“Bayangkan orang tua di daerah yang sangat percaya dengan tokoh-tokoh ini. Mereka tidak bisa membedakan mana video asli dan editan. Ini sangat riskan,” ujarnya.
Yang menarik, Ubaidillah menawarkan pendekatan berbasis nilai-nilai lokal sebagai “tameng” menghadapi hoaks.
Ia mencontohkan bagaimana budaya Jawa dan Sunda sejak lama mengenal prinsip verifikasi:
“Dalam bahasa Jawa, ketika mendengar kabar, orang bertanya ‘Sapa sing ngomong?’ (Siapa yang bicara?). Orang Sunda bilang, ‘Ti saha?’ (dari siapa?). Ini bentuk dasar dari verifikasi,” jelasnya.
Tradisi ini, lanjutnya, bisa menyentuh lapisan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh literasi digital formal.
“Nilai-nilai lokal itu bisa menjangkau generasi yang lebih tua. Jadi bukan hanya soal teknologi, tapi juga kearifan tradisi,” tambahnya.
Senada, Hanna Pertiwi, pendiri Yayasan Young Speaker Indonesia, menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam membangun ruang digital yang sehat. Ia mengkritik kecenderungan publik yang menjadikan media sosial sebagai wadah curhat berlebihan.
“Aku paham banyak yang lelah jadi perempuan, ibu rumah tangga, atau pekerja. Tapi jangan sampai semua itu dikonversi jadi postingan yang memancing simpati atau caci maki. Harus mulai dari diri sendiri untuk jadi inspirasi,” katanya.
Hanna juga menekankan pentingnya narasi positif dari tokoh-tokoh perempuan yang jarang terekspos.
“Jangan sampai media sosial hanya dipenuhi konten yang memicu drama. Kita butuh konten dari orang biasa yang bisa jadi luar biasa,” tegasnya.
Kontributor: Giovanni Gilbert
