SuaraKaltim.id - Sebagai bagian dari strategi menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal menghadapi terbukanya pasar kerja akibat geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali menggelar Job Market Fair (JMF) 2025.
Acara yang dipusatkan di BSCC Dome Balikpapan ini berlangsung selama dua hari, 23–24 Juli, dan diikuti 101 perusahaan lintas sektor dengan total 1.757 lowongan kerja yang dibuka untuk masyarakat Balikpapan dan sekitarnya.
"Ini bagian dari strategi kami dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran secara nyata," ungkap Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan, Ani Mufidah, Rabu, 23 Juli 2025.
Menurut Ani, tingkat pengangguran terbuka di Balikpapan masih berada di kisaran 6,22 persen.
Baca Juga:Jadi Gerbang IKN, Balikpapan Perkuat Pengawasan Lingkungan Lewat Aplikasi
Tahun ini, pihaknya menargetkan tingkat penempatan kerja dari ajang bursa kerja tersebut dapat menembus 60 persen dari total formasi yang tersedia.
“Tahun ini kami targetkan tingkat penempatan kerja dari JMF bisa di atas 60 persen dari total formasi yang tersedia. Biasanya hanya sekitar 30 sampai 40 persen,” ungkapnya.
Guna meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja, Disnaker juga memperkuat layanan pendampingan, mulai dari pelatihan pembuatan CV, konsultasi kerja, hingga koneksi langsung ke perusahaan melalui aplikasi digital SIAPKerja dan platform e-bursa kerja nasional.
“Pelamar cukup membawa dokumen dalam bentuk soft copy. Melalui sistem digital ini, lamaran bisa diajukan langsung ke perusahaan yang dituju,” katanya.
Selain menjadi ajang rekrutmen, JMF juga menjadi wadah interaktif antara pelaku usaha dan pencari kerja.
Baca Juga:600 Siswa Sekolah Swasta Dapat Sekolah Gratis, Ini Komitmen Baru Pemkot Balikpapan
Tersedia booth konsultasi kewirausahaan, bimbingan teknis singkat, serta informasi ketenagakerjaan.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Neny Dwi Winahyu, yang mewakili Wali Kota saat membuka JMF, menekankan pentingnya kegiatan ini dalam menjembatani pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah upaya konkret Pemerintah Kota Balikpapan agar pertumbuhan ekonomi yang positif juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat lewat akses kerja yang terbuka,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa kehadiran IKN akan memperbesar kompetisi tenaga kerja, sehingga kesiapan SDM lokal tidak bisa ditawar.
“Kita harus memastikan bahwa tenaga kerja kita mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar kerja yang semakin terbuka dan dinamis,” tegasnya.
Ani menambahkan, pendidikan dan pelatihan kerja di daerah juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI) untuk memastikan lulusan benar-benar siap kerja.
“Kami ingin lulusan-lulusan sekolah dan pelatihan benar-benar siap kerja. Itu sebabnya kemitraan antara dunia pendidikan dan industri harus terus dikuatkan,” harapnya.
Neny pun menutup dengan menekankan bahwa sasaran utama dari penyelenggaraan JMF adalah tercapainya kesejahteraan yang lebih merata dan pertumbuhan ekonomi yang stabil melalui peningkatan daya beli masyarakat.
"Pemerintah Kota Balikpapan berharap kegiatan JMF bisa meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, sekaligus menjaga iklim investasi yang membutuhkan ketersediaan SDM yang siap kerja dan profesional," katanya.
Menolak Ikut Aksi Nasional, Ojol Balikpapan Nilai Komisi 20 Persen Masih Realistis
Di saat gelombang protes pengemudi ojek daring menggema dari Jakarta dan berbagai kota besar lainnya, delapan komunitas ojol aktif di Kota Balikpapan justru menyatakan sikap berbeda.
Mereka menegaskan dukungan terhadap skema potongan komisi 20 persen yang saat ini diterapkan aplikator.
Komunitas seperti EL Bangor Independen, Bubuhan Bengawan Community (BBC), Grab Sepinggan Community (GSC), Grab Driver Arizona, dan lainnya, memilih untuk tidak ikut dalam aksi demonstrasi 21 Juli yang dipelopori Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua EL Bangor Independen, Johan Lubis, Senin, 21 Juli 2025.
“Potongan komisi 20 persen bukan masalah besar selama order tetap terjaga dan gacor. Kami juga mendapat asuransi kecelakaan, layanan customer service yang responsif, program GrabBenefits, hingga satgas bantuan di lapangan,” ujar Johan, disadur dari ANTARA, Rabu, 23 Juli 2025.
Alih-alih mendesak penurunan komisi seperti yang dituntut sebagian pengemudi di ibu kota, para ojol Balikpapan menilai stabilitas sistem yang sudah berjalan baik justru perlu dijaga.
“Kami tidak meminta dimanjakan, tapi kami ingin sistem yang terbukti sehat tetap dijaga,” tegas Nico dari Seven Kopi GrabCar.
Dalam pandangan mereka, seruan untuk memangkas komisi menjadi 10 persen belum tentu mencerminkan aspirasi nyata para pengemudi yang masih aktif di lapangan, terutama di kota-kota penyangga seperti Balikpapan.
Sujiran dari komunitas GSC pun menekankan bahwa kebijakan tidak boleh hanya mendengar suara dari pengemudi yang sudah tak lagi aktif, sementara Agus dari BBC mengingatkan pentingnya mempertimbangkan dampak ekosistem digital transportasi terhadap pelaku UMKM dan konsumen.
Pernyataan sikap bersama komunitas ini juga telah disampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, dengan harapan agar arah regulasi tidak tergesa-gesa dan tetap berpijak pada kondisi riil lapangan.
“Kami hidup dari kerja keras di jalan setiap hari. Sistem ini masih bisa menopang kami. Jangan rusak dengan kebijakan gegabah,” tegas Ketua Grab Driver Arizona, Miftahul Hadi Purnomo.
