SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), mempercepat langkah darurat untuk memastikan distribusi pangan tetap berjalan di tengah ancaman kekeringan yang melanda wilayah sungai.
Musim kemarau menyebabkan penyusutan air Sungai Mahakam, yang selama ini menjadi urat nadi transportasi utama, terutama ke kawasan hulu.
Wilayah pedalaman seperti Long Apari kini kesulitan dijangkau karena minimnya akses darat dan kondisi sungai yang mengering.
Dampaknya, pengiriman bahan pokok tersendat dan harga kebutuhan melonjak tajam.
Baca Juga:Pasang Laut Ancam Pesisir Kaltim 1316 Mei, BMKG Imbau Masyarakat Siaga
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mahulu, Agus Darmawan, saat dihubungi dari Samarinda, Senin, 28 Juli 2025.
"Dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Mahulu sudah bergerak ke hulu mengantar bahan pangan, meski bahan pangan ini hanya untuk warga tidak mampu, tapi ini sangat membantu," kata Agus, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Sebagai respons cepat, Pemkab Mahulu juga memutuskan untuk mensubsidi biaya pengangkutan barang kebutuhan pokok menggunakan moda air seperti long boat, speed boat, dan ketinting.
Kebijakan ini disepakati dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Bupati Yohanes Avun pada Jumat, 25 Juli 2025.
Agus menyampaikan, kekeringan mulai terasa sejak Rabu, 23 Juli 2025, dan memberikan dampak besar tidak hanya pada mobilitas warga, tetapi juga pada ketahanan pangan, pertanian, ketersediaan air bersih, serta ekonomi lokal.
Baca Juga:Kaltim Masuki Musim Kemarau JuliAgustus 2025, Mahulu Diprediksi Tetap Basah
Kondisi paling berat terjadi di Kecamatan Long Apari, terutama di tiga kampung terdampak, yakni Kampung Long Apari, Noha Tivab, dan Noha Silat.
Tercatat sebanyak 569 jiwa terdampak langsung, dengan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Beras 25 kg dijual antara Rp800 ribu hingga Rp1 juta per karung, sementara elpiji 12 kg mencapai Rp800 ribu per tabung.
"Kenaikan harga pada beras dan elpiji ini pun diikuti dengan harga bahan pokok lainnya. Kami pun sudah melaporkan kondisi ini ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan telah mengajukan bantuan pangan ke Pemprov Kaltim," ujar Agus.
Guna memperkuat langkah penanganan, BPBD Mahulu juga tengah mempersiapkan penetapan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan.
Penetapan ini akan membuka ruang penggunaan dana dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT) agar penyaluran bantuan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
Mahulu dan Kubar Prioritas: Gratispol Jadi Alat Pemerataan Pendidikan Kaltim
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya terhadap pembangunan manusia berbasis keadilan dengan menjadikan mahasiswa dari daerah tertinggal sebagai fokus utama dalam distribusi beasiswa strategis Gratispol.
Mahasiswa asal Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar) kini diprioritaskan untuk memperoleh akses pendidikan tinggi berkualitas.
Langkah ini diyakini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, terutama di daerah dengan angka kemiskinan relatif tinggi.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, saat berada di Samarinda, Jumat, 11 Juli 2025.
“Mahasiswa dari Mahulu dan Kubar menjadi perhatian utama. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mengangkat taraf hidup mereka,” ujar Dasmiah, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 13 Juli 2025.
Tak hanya untuk mendukung prestasi akademik, skema ini juga diarahkan untuk melahirkan SDM unggul yang kelak dapat kembali membangun daerah asal mereka. Untuk itu,
Gratispol bagi mahasiswa luar provinsi diberikan secara selektif, salah satunya hanya kepada yang diterima di 10 perguruan tinggi negeri terbaik seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), atau yang menempuh studi di bidang-bidang strategis yang belum tersedia di Kaltim.
“Harapannya, ilmu yang mereka peroleh bisa dibawa pulang dan dimanfaatkan untuk membangun daerah asal,” jelas Dasmiah.
Pemprov juga menjaga akuntabilitas program ini melalui sistem evaluasi berkala. Setiap semester, capaian akademik para penerima akan ditinjau.
Bila tidak memenuhi standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), maka bantuan akan dihentikan secara otomatis.
“Ini murni beasiswa berbasis prestasi dan tanggung jawab. Kalau IPK turun, otomatis tidak bisa lanjut,” tegas Dasmiah.
Di sisi lain, Dasmiah juga mengajak mahasiswa untuk lebih mempertimbangkan kampus-kampus lokal sebagai pilihan utama.
Selain untuk membangun kepercayaan terhadap kualitas pendidikan tinggi di Kaltim, langkah ini juga diyakini mampu memperkuat kapasitas institusi pendidikan di daerah.
Tahun ini, Pemprov Kaltim menetapkan kuota 857 penerima Gratispol untuk mahasiswa luar provinsi dan 89 untuk studi luar negeri.
Pada 2026 mendatang, target tersebut akan ditingkatkan menjadi masing-masing 892 dan 133 orang.
