SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya menjaga keadilan akses pendidikan tinggi seiring dengan bergulirnya program pendidikan gratis atau Gratispol.
Dalam hal ini, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengimbau seluruh perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah agar tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.
Hal itu disampaikan Seno Aji ketika di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 29 Juli 2025.
"Kami minta kepada pihak perguruan tinggi agar tidak menaikkan UKT mahasiswanya di tengah bantuan program gratispol ini," ujar Seno Aji disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.
Baca Juga:Kaltim Genjot Pemerataan Pembangunan hingga Pelosok 3T
Imbauan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov untuk memastikan manfaat program Gratispol benar-benar dirasakan mahasiswa penerima bantuan.
Sejauh ini, program yang digagas oleh Seno Aji bersama Ketua DPR RI Dapil Kaltim, Rudy Mas’ud, telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan 53 kampus negeri maupun swasta di Kalimantan Timur.
“Program ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan dunia pendidikan. Dampaknya terasa, khususnya dalam membuka akses pendidikan tinggi yang lebih merata,” bebernya.
Beberapa kampus yang telah terlibat dalam MoU antara lain Universitas Mulawarman, Institut Teknologi Kalimantan, Politeknik Negeri Samarinda, Poltekes Kemenkes Kaltim, hingga Universitas Balikpapan dan Universitas Kutai Kartanegara.
Seno Aji menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp 750 miliar untuk Gratispol tahun ini telah terserap sepenuhnya.
Baca Juga:Satu Klik untuk Semua! Kaltim Hadirkan Platform SAKTI Multi-Layanan
Pemerintah daerah pun berencana mengusulkan penyesuaian melalui APBD Perubahan 2025 atau mengalokasikannya khusus dalam APBD Murni 2026.
"Kami optimis program gratispol ini bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang telah diterima oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta," tuturnya.
BTS Jadi Solusi Transportasi Murah dan Tertib di Kaltim
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mendorong transformasi besar di sektor transportasi publik melalui skema Buy The Service (BTS), sebuah pendekatan di mana pemerintah membeli langsung layanan transportasi dari operator swasta.
Tujuannya, menghadirkan angkutan massal yang murah, efisien, dan terjamin mutunya bagi masyarakat.
Langkah ini menjadi solusi atas belum tertatanya sistem transportasi umum di Kaltim, yang selama ini masih bergantung pada kendaraan pribadi dan angkutan tidak resmi.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian Dishub Kaltim, Endang Suherlan, di Samarinda, Jumat, 25 Juli 2025.
"Kami pada intinya membeli layanan dari operator untuk penyelenggaraan angkutan massal, sehingga kendali mutu dan pelayanan ada pada pemerintah," kata Endang, disadur dari ANTARA, Senin, 28 Juli 2025.
Dengan model ini, seluruh biaya operasional angkutan akan ditanggung pemerintah.
Operator hanya fokus pada pelaksanaan, sementara kualitas layanan tetap dalam pengawasan langsung Dishub.
Hal ini diyakini dapat menghasilkan transportasi umum yang lebih terjangkau dan teratur, khususnya bagi kelompok pengguna rutin seperti pelajar dan pekerja harian.
Endang menyebut, efisiensi biaya menjadi salah satu dampak langsung bagi masyarakat.
"Harapannya tarif yang dikenakan nanti cukup rendah, masih jauh di bawah biaya perjalanan yang biasa dikeluarkan masyarakat," ujarnya.
Misalnya, mahasiswa yang biasanya menghabiskan Rp200.000 per minggu untuk bahan bakar motor, bisa menghemat hingga 50 persen dengan beralih ke angkutan BTS.
Dari sisi teknis, Dishub memilih bus berukuran sedang dengan dek rendah (low deck) sebagai moda utama. Kendaraan ini cocok dengan kondisi jalan yang ada dan tidak membutuhkan halte tinggi.
"Cukup dengan rambu dan marka jalan sebagai penanda titik pemberhentian, jadi lebih hemat dari sisi fasilitas penunjang," tambahnya.
Program ini ditargetkan mulai disosialisasikan secara masif pada tahun 2026, setelah tahap penjajakan dan perencanaan berlangsung sepanjang 2025.
Sejumlah kabupaten seperti Berau dan Kutai Timur telah menyatakan minat untuk menerapkan sistem ini.
Sementara itu, untuk jalur strategis Samarinda dan Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah pusat telah mengambil peran lewat Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dengan menggunakan bus listrik berbasis APBN.
