SuaraKaltim.id - Realisasi penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) hingga akhir Juli 2025 menunjukkan dinamika yang kontras.
Secara bruto, total penerimaan pajak tercatat mencapai Rp 16,54 triliun.
Namun, dari sisi penerimaan bersih (netto), capaian justru mengalami kontraksi cukup dalam.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kaltim-Kaltara, Teddy Heriyanto di Samarinda, Jumat, 22 Agustus 2025.
Baca Juga:Potensi Pajak Capai Triliunan, Kaltim Perkuat Pelayanan hingga Wilayah 3T
“Capaian penerimaan bruto sebesar Rp 16,54 triliun ini menjadi salah satu evaluasi utama kami dalam menjaga kinerja APBN di daerah,” kata Teddy, disadur dari ANTARA, Senin, 25 Agustus 2025.
Meski begitu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka bruto tersebut mengalami perlambatan 6,12 persen.
Sementara dari sisi netto, realisasi hanya menyentuh Rp 9,44 triliun, terkontraksi hingga 35,84 persen secara tahunan.
Sektor Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas menjadi penopang terbesar dengan realisasi bruto Rp 7,52 triliun.
“Sektor PPh Non-Migas ini satu-satunya yang mencatatkan pertumbuhan positif secara bruto, yakni sebesar 3,09 persen secara tahunan (year-on-year),” ujarnya.
Baca Juga:Jelang Ramainya IKN, PPU Kejar Target PAD Lewat Pajak Kendaraan
Namun pada sisi netto, penerimaan PPh Non-Migas tetap terkoreksi 37,07 persen dengan nilai Rp 4,42 triliun.
Sebaliknya, PPN dan PPnBM yang selama ini menjadi sumber utama justru menunjukkan pelemahan.
Bruto dari sektor ini sebesar Rp 8,26 triliun, turun 15,90 persen, sedangkan netto mencapai Rp 4,28 triliun dengan kontraksi hingga 40,43 persen.
Tren serupa juga terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencatat realisasi bruto Rp 0,371 triliun, turun 20,91 persen, dan netto Rp 0,353 triliun atau terkoreksi 24,27 persen.
Di tengah tren penurunan itu, ada catatan positif dari kategori pajak lainnya.
Teddy menekankan bahwa sektor ini justru mencatat lonjakan luar biasa.
