SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memasuki babak baru.
Mulai tahun depan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak lagi menjadi penanggung jawab utama proyek ini.
Seluruh kendali pembangunan secara bertahap diserahkan kepada Otorita IKN (OIKN) yang kini sudah beroperasi penuh.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan pihaknya hanya menyelesaikan proyek-proyek lama yang sudah terikat kontrak multiyears sejak 2022, ketika pembangunan IKN pertama kali dimulai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:34 Perusahaan Ikut Forum TJSL, Pemkab PPU Jaga Keselarasan CSR dengan Agenda IKN
Hal itu disampaikan Diana, saat berada di Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
“MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini bisa tuntas. Paling lambat 2026 sudah selesai,” kata Diana disadur, Selasa, 26 Agustus 2025.
Selama tiga tahun terakhir, Kementerian PU menjadi motor utama pembangunan infrastruktur dasar Nusantara, mulai dari jalan tol, sistem air bersih, hingga gedung pemerintahan.
Peran itu diambil karena OIKN saat itu belum terbentuk dan masih dalam tahap penataan kelembagaan.
Kini, setelah Otorita memiliki struktur organisasi dan aparatur sipil negara yang berkantor di lokasi, tongkat estafet pembangunan resmi beralih.
Baca Juga:PPU Hadapi 101 Ton Sampah per Hari, Apa Kunci Penopang Kebersihan IKN?
OIKN dipimpin Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR di era Presiden Jokowi, yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan mega proyek ini.
Peralihan ini juga disertai mandat pengelolaan anggaran.
Dalam rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, 21 Januari 2025, Basuki ditugaskan langsung oleh Presiden Prabowo mengatur dana Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.
Meski begitu, Kementerian PU masih menyelesaikan beberapa pekerjaan tersisa, khususnya jalan tol, dengan dukungan anggaran Rp 14 triliun.
Menteri PU, Dody Hanggodo, memastikan tidak ada perubahan target.
“Kalau kami hanya menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai. Itu pun tidak banyak dan anggarannya cukup,” ujarnya.
Dengan pengalihan penuh ini, pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan lebih terpusat, terintegrasi, sekaligus selaras dengan arahan Presiden Prabowo.
