SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) tengah berupaya mengoptimalkan kontribusi perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau corporate social responsibility (CSR).
Langkah ini ditempuh dengan menyelaraskan pemanfaatan dana CSR agar sejalan dengan arah pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, ketika ditemui di Penajam, Minggu, 24 Agustus 2025.
“Dana CSR diselaraskan dengan program dan kegiatan yang dicanangkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten,” ujar Mudyat, disadur dari ANTARA, Senin, 25 Agustus 2025.
Baca Juga:Malaysia Lirik IKN: Komitmen Bersama Bangun Fondasi Asia Tenggara yang Tangguh
Untuk memastikan sinergi tersebut, pemerintah daerah menerapkan konsep serupa musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) khusus CSR di wilayah yang masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
Forum ini dirancang guna menentukan lebih awal program CSR yang akan dijalankan agar tidak tumpang tindih dengan program yang dibiayai APBD.
“Program dan kegiatan dana CSR yang akan dilaksanakan tahun depan, maka tahun ini harus ditentukan melalui musrenbang kecil,” jelasnya.
Mudyat menambahkan, forum TJSL di PPU akan terus didorong agar setiap tahun menggelar musrenbang, sehingga arah dan prioritas CSR dapat diputuskan secara bersama.
Dengan demikian, program yang didanai CSR dapat berlangsung berkesinambungan serta mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.
Baca Juga:Kerja Sama Internasional, IKN Tarik Minat Anhui Tiongkok
Ia menegaskan, pemerintah kabupaten juga rutin berkoordinasi dengan pihak perusahaan melalui Forum TJSL untuk memetakan capaian, kendala, sekaligus kebutuhan pembangunan.
“Pemerintah kabupaten melakukan rapat dengan perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSL,” tambahnya.
Tercatat, sedikitnya 34 perusahaan yang beroperasi di PPU terlibat dalam forum tersebut.
Koordinasi dilakukan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten agar pelaksanaan program CSR benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan rencana pembangunan daerah.
